Tubuh Digital, Tradisi Lisan Tersier

Acep Iwan Saidi

DI tengah wacana pro-kontra pembatalan Kurikulum 2013, muncul gosip tentang tradisi berdoa bagi siswa sekolah dasar dan menengah saat mengawali aktivitas belajar pagi hari. Mulanya dari berita di media daring (online) yang menengarai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyiapkan aturan berdoa bagi pelajar (www.liputan6.com 1/12/14). Tokoh sekaliber Ustaz Yusuf Mansur pun terjebak ke dalam pusaran gosip ini. Melalui akun Twitter-nya, Ustaz Mansur membuat suasana agak panas—meski kemudian ustaz energik ini mengklarifikasi dan meminta maaf karena berita itu sesat belaka.

Hal yang nyaris tak beda dengan gosip itu adalah cara media daring memberitakan klarifikasi Ustaz Mansur. Tribunnews.com, misalnya, membuat judul ”Emosional Kurikulum 2013 Dihapus, Ustaz Yusuf Mansyur Ditelepon Anies Baswedan” (9/12/2014). Padahal, dalam uraian beritanya tak terdapat sekata pun menyinggung Kurikulum 2013. Faktanya, Mansur hanya mengkritik soal kebijakan berdoa.

Mengakhiri Kurikulum 2013

Acep Iwan Saidi

Sambutan Mendikbud Anies Baswedan pada Hari Guru (25/11/2014) menarik disimak. Inilah pidato seorang menteri yang di dalam dirinya tecermin ”jiwa keguruan”. Sapaannya terhadap guru pada seluruh teks itu bukan semata-mata karena pidatonya ditulis dalam kaitan Hari Guru, melainkan di dalamnya terpancar keikhlasan menempatkan sosok guru di dalam pikiran dan hatinya. ”Kita harus mengubah diri, kita harus meninggikan dan memuliakan guru. Pemerintah di semua level harus menempatkan guru dengan sebaik-baiknya dan menunaikan secara tuntas semua kewajibannya bagi guru,” demikian antara lain Mendikbud.

Ungkapan itu menegaskan bahwa Guru pada kepemimpinan Baswedan sebagai Mendikbud hendak diposisikan sebagai pusat dalam dunia pendidikan. Guru akan kembali ditulis dengan G (kapital) seperti pernah terjadi dalam sejarah, yakni sebagai sosok yang ”digugu dan ditiru” (diteladani), tentu dengan penyesuaian ruang dan waktu kini. Hari ini, guru yang layak diteladani adalah ia yang memiliki kapabilitas diri kreatif. Diri kreatif adalah pribadi yang memiliki keberanian membebaskan pikirannya dari berbagai kungkungan.

Kabinet Semiotika Jokowi

Acep Iwan Saidi

TANTANGAN pertama Joko Widodo dalam kepemimpinannya adalah membentuk kabinet baru. Profil kabinet ini tentu harus segar bagi dirinya sendiri sekaligus harus menyegarkan khalayak. Salah satu syaratnya, ia mesti berbeda dari kabinet terdahulu. Ruh keberbedaan kabinet Jokowi penting disambungkan dengan sosok Jokowi sendiri. Jika sebelumnya presiden Indonesia selalu dari kalangan militer dan elite sipil, Jokowi berasal dari ”dusun”, sipil dari keluarga yang bisa dibilang ”tidak berkasta”. Jokowi adalah ”presiden pinggiran”.

Di Atas Kertas

Acep Iwan Saidi

DI atas kertas, tidak ada undang-undang yang mengatur seorang anggota DPR eks koruptor untuk tidak diberikan pensiun. Asal si koruptor mengundurkan diri sebelum dibui dan kemudian mengajukan pensiun, negara tetap mengirim fulus ke sakunya. Di atas kertas, tak ada UU yang melarang seorang artis yang jadi pejabat untuk menghentikan kegiatan keartisannya. Ia boleh tetap main sinetron, main iklan, juga melawak di televisi. Bayangkan jika di atas kertas tak ada larangan membunuh orang!

Itulah situasi kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan kita hari ini. Para pejabat berada di dalam penjara sistem yang tertulis di atas kertas sebagai UU atau peraturan, tetapi sekaligus karena itu mereka bersikap ambivalen. Di satu sisi, UU dianggap sebagai momok menakutkan, tetapi pada saat yang sama juga diakali: mengambil yang menguntungkan dan menghindari yang membahayakan. Di antara para pejabat yang ambivalen itu adalah para penjahat yang tidak memperhitungkan apa pun, selain pertimbangan yang menguntungkan diri sendiri.

Lapar

Acep Iwan Saidi

”Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam....” Demikian WS Rendra dalam salah satu puisinya, ”Doa Orang Lapar”.

Lapar yang dimaksud Rendra bukan hanya biologis, melainkan juga psikologis. Lapar biologis berhubungan dengan kebutuhan. Lapar ini sembuh setelah diobati dengan makan. Sementara lapar psikologis berkaitan dengan keinginan. Ia justru akan mengembangbiakkan lapar yang lain ketika dipenuhi.

Semiotika Politik Pilpres

Acep Iwan Saidi

Pemilu Presiden 2014 terasa meniupkan aura lain. Mengasyikkan sekaligus  mencemaskan. Mengasyikkan karena kita dapat menyaksikan tontonan gratis tingkah para politisi yang dalam banyak hal tampak kekanak-kanakan: ada yang mutung, yang menawar-nawarkan diri berkoalisi tapi tidak laku, yang bicara netral tapi suara akan diberikan kepada pihak tertentu. Mencemaskan karena laku kanak-kanak sering lepas kontrol. ”Ini Perang Badar,” demikian lebih kurang Amien Rais. Tanpa keterangan ”badar” pun, perang merupakan metafora mengerikan. Dalam perang, apa pun sah dilakukan. Perang hanya punya satu kebijakan, yakni menghancurkan lawan.

Situasi demikian dimotivasi beberapa hal. Pertama, secara semiotik capres  sekarang memiliki gestur yang bertolak belakang. Kedua, setiap kubu memiliki media (stasiun televisi) yang lebih kurang berkekuatan seimbang. Dalam ”jurnalisme capres” kali ini, dua televisi tersebut lebih tepat disebut ”media sukses” capres masing-masing. Ketiga, tak adanya petahana dalam kompetisi menyebabkan persaingan bisa lebih terbuka; sejatinya melahirkan kompetisi yang lebih sehat.

Presiden Putih

Acep Iwan Saidi

POLITIK kita kini cenderung menjadi soal penampakan. Dengan hal itu, politik menjelma ruang yang sarat tanda. Namun, tanda yang diproduksi bukan dalam pengertian umum semiotika, yakni sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, melainkan justru untuk menyembunyikannya.

Berbagai tanda direka untuk membelokkan realitas: yang rendah divisualkan tinggi, yang kotor ditampakkan bersih, yang minimal disulap maksimal, dan seterusnya. Salah satu tanda yang direka itu adalah warna baju yang dipakai para politisi, khususnya yang mencalonkan diri menjadi penguasa, mulai dari kepala daerah hingga presiden. Warna baju yang dimaksud adalah putih. Ingatlah, misalnya, saat Pemilu Legislatif  9 April 2014, semua calon presiden memakai baju putih ke tempat pemungutan suara dan saat pendeklarasian capres-cawapres. Tentu pilihan ini tidak tanpa alasan. Pakaian adalah pesan (Nordholt, 1997). Di situ warna adalah makna.

Semiotika Buruh dan Barang

Acep Iwan Saidi

Buruh meniscayakan barang. Meskipun digantikan mesin, posisi buruh di hadapan barang tak pernah hilang. Mesin butuh dioperasikan. Buruh operatornya.

Secara metaforik, buruh  adalah mesin. Jam kerja adalah tombol untuk mengoperasikan buruh sebagai mesin. Bagi buruh, lonceng mulai kerja jadi semacam tanda masuk bagi ”transformasi diri menjadi mesin” hingga lonceng yang sama sebagai tanda waktu keluar berdentang.

Di dalam proses produksi barang dengan situasi tubuh seperti itu, buruh tak pernah mengetahui sejarah barang. Sebelum tercipta barang, buruh tidak hadir di dalam konsep dan perencanaan. Pun begitu setelah barang tercipta, buruh tidak ada di dalam distribusi. John A Walker (1989) menggambarkan bahwa posisi buruh berada pada tahap produksi kedua di antara desain prototipe dan barang desain.

Suara

Acep Iwan Saidi

SECARA etimologis, kata suara berasal dari bahasa Sanskerta, swara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suara diartikan sebagai bunyi yang keluar dari mulut manusia, binatang, perkakas, dan sebagainya.

Di samping itu, suara bisa bersifat filosofis. John Cage, seorang musisi kontemporer, menyebut keheningan sebagai musik, sebagai suara. Jauh sebelum Cage, manusia sebenarnya sudah meyakini adanya sebuah suara lain yang subtil di dalam diri, yakni suara hati, suara sunyi.

Nasib Presiden

Acep Iwan Saidi

Esai ini ditulis setelah saya membaca buku Selalu Ada Pilihan karya Susilo Bambang Yudhoyono. Buku setebal 807 halaman itu sebenarnya tidak diperuntukkan bagi pembaca seperti saya. Periksalah, judul kecilnya berbunyi: ”Untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang”.

Tentu saya bukan calon presiden mendatang. Saya juga bukan pencinta demokrasi, setidaknya demokrasi yang dirayakan di negeri ini. Sejauh yang teramati, demokrasi yang kita praktikkan kiranya masih bolong di sana-sini. Ia bahkan memberi ruang bagi penistaan bahasa: atas nama demokrasi apa pun seolah bisa dibahasakan.

Semiotika Sosial 2014

Acep Iwan Saidi

TAHUN politik. Demikian predikat yang dilekatkan kepada tahun 2014.

Dalam perspektif semiotika, predikat ini penanda yang refe- rennya  taksa. Ia mengirim pesan yang menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan: memberi harapan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kecemasan.

Semiotika Bunda Putri

Acep Iwan Saidi

BUNDA Putri adalah nama pleonastis. Bunda dan Putri merupakan dua deiksis yang menunjuk pada persona sama: perempuan.

Sebagai panggilan pleonastis, kata ini mengirim pesan semiotik. Terdapat sebuah kemewahan di sana, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sapaan dekoratif sedemikian mengindikasikan sebuah relasi hierarkis kepentingan. Yang menyapa dimungkinkan menjadikan sapaan ”Bunda Putri” sebagai pesan itu sendiri, yakni pesan bahwa sebenarnya si pengirim pesan (sender) sekaligus ingin menjadi penerima (receiver). Jadi, yang menyapa adalah pengirim dan penerima sekaligus. Inilah model komunikasi feodalistik: aku memuja karena itu aku ”mendapat”. Hanya yang menyapa Bunda Putri yang akan meraih kesempatan. Apa pun kesempatan tersebut pastilah berujung pada sesuatu yang menguntungkan, tetapi dapat diraih dengan gampang.

Ujian Nasional yang Permisif

Acep Iwan Saidi 

Ketika Kemdikbud menggembar-gemborkan Kurikulum 2013 dan ujian nasional sebagai ihwal akademik, bukan politik, saya menyambutnya dengan sukacita.

Benar bahwa tidak ada satu soal pun dalam konteks tata kelola negara-bangsa dapat dilepaskan dari politik mengingat politik sesungguhnya merupakan perkara pengurusan negara-bangsa. Hanya, dalam situasi politik yang kotor seperti saat ini, baguslah kalau semua hal, termasuk pendidikan, ditanggalkan dari politik. Itu sebabnya suara Kemdikbud yang ”apolitik” menjadi kabar baik.

Namun, rupanya Kemdikbud memiliki persepsi lain tentang politik. Baginya, politik merupakan setiap hal yang mengancam kuasanya. Politik adalah gerakan yang bersikap kritis terhadap proyek pendidikan yang diproduseri Kemdikbud, dalam hal ini, terutama Kurikulum 2013 dan UN.

Hal itu dapat disimpulkan dari langkah Kemdikbud yang inkonsisten, yakni dengan menggandeng parpol dan tokoh politik untuk melegitimasi programnya.

Lalu Lintas Besi

Acep Iwan Saidi 

Tabrakan maut mengentak kita lagi. Selain berbelasungkawa kepada para korban, marilah kita melihatnya dari perspektif lain. Selama ini para ”pelaku kecelakaan” berasal dari papan atas dan korbannya rakyat biasa.

Apa yang terjadi jika posisinya terbalik? Bagaimana jadinya kalau si ”biasa” menubruk si ”istimewa”? Mungkin alur narasi berbeda: tidak mungkin si biasa membiayai hidup keluarga si istimewa.

Peristiwa berulang itu seolah mengirim pesan ”Marxian” bahwa pertentangan kelas masyarakat sedang terjadi di atas jalan raya, meski obsesi Karl Marx gagal dalam kasus ini: bukan kelas tuan yang kalah, justru kelas hamba yang lumat.

Pulang

Acep Iwan Saidi

Pulang adalah salah satu momen terindah dalam perjalanan. Dalam pulang, kita bayangkan orang-orang yang ditinggalkan sedang menunggu, setidaknya terhadap cerita yang hendak kita dedahkan.

Dalam semiotika, pulang adalah sebuah tanda bahwa manusia hidup dalam siklus yang tak pernah putus. Saat sebelum pergi, perjalanan adalah masa depan, sedangkan titik berangkat adalah sejarah. Saat pulang, situasinya jadi terbalik. Perjalanan adalah sejarah, tentu dengan sejuta kisah. Sejarah yang indah adalah ketika ia memberi kenangan, sekaligus kenang-kenangan. Itu sebabnya, ketika pulang, sang pengembara selalu berusaha membawa buah tangan. Itu sebabnya pula, pengembara sejati selalu berusaha memberi makna pada setiap lekuk perjalanan. Bahkan, naluri untuk membuat segalanya bermakna memang telah ada dalam diri setiap manusia. Salah satu penanda di lapis terluar, para pelancong (turis) biasanya tidak pernah lupa membawa kamera.

Pendidikan Minus Kebudayaan

Acep Iwan Saidi

Sebagai berita, karut-marut pelaksanaan ujian nasional telah berlalu. Kita semua tahu belaka, dalam lima tahun terakhir situasi seperti ini telah menjadi rutin. Tiap ujian nasional dilaksanakan, tiap kali itu pula kericuhan dituai.

Entah tahun ini puncaknya atau bukan, toh masih ada tahun depan. Melihat gelagatnya, pemerintah akan tetap ngotot melaksanakan hajatan tersebut. Seperti keledai, dia suka menikmati keterperosokan ke lumpur yang sama, dan kita melihatnya sebagai kebebalan tiada tara.

Bahasa sebagai "Parole"

Acep Iwan Saidi

Tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terhadap beberapa penulis tentang Kurikulum 2013 (Kompas, 7/3/2013) menarik disimak. Tulisan saya sendiri, ”Petisi untuk Wapres” (Kompas, 2/3/2013), tampak menjadi fokus bahasan Mendikbud.

Oleh sebab itu, kiranya menjadi penting untuk memberi tanggapan balik. Akan tetapi, saya tidak akan menulis sebagaimana Mendikbud menulis. Saya pikir, tak perlu membantah tanggapan Mendikbud. Biarkan teks itu menetap dalam kepala publik yang cerdas. Lebih bermakna kiranya jika mengelaborasi butir yang saya anggap penting dalam esai Mendikbud, yakni perspektifnya tentang bahasa Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dialog akan menjadi konstruktif.

Strukturalisme Bahasa

Saya sepakat dengan Mendikbud bahwa selama ini pelajaran Bahasa Indonesia tidak disenangi guru dan murid. Oleh karena itu, model pembelajarannya mutlak harus diubah. Saya sendiri berpendapat, pelajaran Bahasa Indonesia tak menarik karena pembelajarannya berpijak pada paradigma strukturalisme. Dalam paradigma ini, bahasa disikapi sebagai sistem (langue), bukan peristiwa dalam wacana (narrative discourse). Apa yang dipahami sebagai subyek, misalnya, adalah subyek dalam kalimat.

Sebagai contoh, kalimat ”Budi pergi ke sawah dan Wati membantu Ibu di dapur” hanya dipahami sebagai kalimat majemuk setara. Siswa tidak diberi ruang untuk mengerti mengapa Budi (laki-laki) yang harus ke sawah, sedangkan Wati (perempuan) hanya membantu ibu di dapur. Lebih jauh, semua siswa di seluruh Indonesia harus menerima Budi dan Wati dalam kalimat tersebut. Tidak boleh siswa Batak menggantinya dengan Tigor, siswa Sunda menukarnya dengan Ujang, dan seterusnya.

Pada ranah pragmatik, strukturalisme menempatkan bahasa sebagai obyek mati, yakni sebagai sarana belaka. Oleh sebab itu, definisi bahasa yang populer diketahui adalah alat komunikasi. Sebagai alat dalam komunikasi, fokus bahasan tentu komunikasi. Sebagai alat, bahasa mesti ditata sedemikian rupa agar komunikasi berlangsung baik. Dari sinilah dikenal istilah kalimat efektif, yakni kalimat yang harus efisien dalam menyampaikan pesan komunikasi. Namun, masalah lalu timbul. Kategori kalimat yang disebut efektif ditentukan oleh kuasa ilmu yang acap tak berpijak pada karakter masyarakat.

Efektivitas bahasa, lagi-lagi, didasarkan strukturalisme atau lebih luas, modernisme, yang salah satu cirinya antitradisi. Dalam dunia desain dan arsitek, misalnya, sejak awal paham ini menyebut ornamen, sebuah kode tradisi, sebagai kriminal (Adolf Loose, 1909).

Di dalam bahasa, modernisme mengharamkan kalimat yang memiliki kode tradisi. Kalimat ”Rumahnya Pak Ahmad bagus” segera akan disebut menyalahi struktur bahasa Indonesia karena enklitika-nya merupakan pengaruh bahasa Sunda (na, bumina) atau Jawa (he, omahe). Bayangkan, karakter budaya sendiri telah diusir dari struktur bahasa Indonesia. Akibat model pembelajaran demikian, bahasa Indonesia menjadi berjarak dengan siswa. Wajar jika pelajaran Bahasa Indonesia tidak disukai. Rasa memiliki bahasa yang hidup dalam ketaksadaran kolektif masyarakat telah dipreteli. Bahasa Indonesia hanya disikapi sebagai ilmu, bukan entitas budaya. Mereka tidak pernah mendapat pemahaman bahwa subyek bahasa Indonesia sebenarnya adalah dirinya, identitasnya sebagai individu dan sebagai bangsa.

Apakah Kurikulum 2013 menjawab persoalan tersebut? Tidak! Eksplisit dalam Kompetensi Dasar
(KD) pelajaran ini bahwa kata kunci untuk bahasa Indonesia adalah pemanfaatan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia kembali diletakkan sebagai alat. Artinya, secara konseptual, kurikulum ini masih menggunakan paradigma lama. Walhasil, jika ia diberlakukan, penghormatan siswa terhadap bahasa akan kian terkikis. Maka, jangan bicara soal nasionalisme di situ. Di samping itu, ambisi mempragmatikkan bahasa tanpa dibarengi pemahaman yang memadai tentang fungsi bahasa sebagai ekspresi individu telah menyebabkan KD pelajaran ini terkesan dipaksakan. Ini yang dalam ”Petisi untuk Wapres” saya sebut mengada-ada.

Supaya lebih tegas, perhatikan KD untuk kelas III SD sebagai berikut: ”Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab untuk hidup sehat serta merawat hewan dan tumbuhan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah”. Silakan periksa logika bahasanya: bagaimana bisa kita merawat hewan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia? Kalau tidak mau disebut mengada-ada, baiklah saya sebut itu kalimat nirnalar. Bagaimana mungkin perubahan terjadi kalau logika bahasa kurikulumnya saja sudah sedemikian rancu.

Ekspresi Individu

Salah satu penanda penting abad XXI adalah bergesernya pusat filsafat dari otak (rasio) ke bahasa. Ungkapan penegas yang sederhana, buat apa otak jika tak dibahasakan. Namun, yang dimaksud bahasa di sini tak berhenti sebagai alat. Dalam konteks ini, bahasa lebih dilihat sebagai sumbu artikulasi dan kreativitas, sebuah perspektif yang sangat luas dan dinamis. Bahasa adalah sesuatu yang bergerak dalam pengalaman keseharian yang kompleks. Dalam perspektif bahasa sebagai sumbu artikulasi dan kreativitas, benda-benda produksi—termasuk di dalamnya produk teknologi—telah bergeser ke digit kedua. Bahasalah yang menduduki urutan pertama. Kini, konsumsi manusia terhadap benda-benda teknologi lebih banyak digerakkan oleh bahasa.

Konsumsi keseharian kita adalah image, citra, demikian dikatakan Shcroeder (2002). Nilai benda kini tidak bertumpu pada benda itu sendiri, tetapi pada nilai tanda yang dibangunnya. Nilai tanda adalah nilai citra. Bagaimana citra diciptakan adalah topik dalam bahasa.

Bagaimana bahasa Indonesia dapat menduduki posisi demikian? Tak ada cara lain kecuali dipelajari sebagai sumbu artikulasi dan kreativitas, bukan sebagai alat. Jika ilmu bahasa mengatakan frase ”kerupuk kulit ikan” berterima secara gramatikal, pembelajaran bahasa sebagai sumbu kreativitas harus berlanjut pada pertanyaan bagaimana dengan ”kerupuk kulit pisang”? Jika sama-sama berterima, mengapa Anda tak berpikir tentang penciptaan kerupuk kulit pisang juga? Itu hanya amsal kecil.

Bahasa Indonesia punya potensi luar biasa jadi sumbu artikulasi dan kreativitas sedemikian. Caranya dengan mengalihkan tumpuan pembelajaran bahasa pada parole, bahasa sebagai ekspresi individu dalam peristiwa keseharian yang dinamis.

Dengan begini, bahasa Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, melainkan juga sumber pengetahuan itu sendiri. Riset saya menunjukkan bahwa konsep ini dapat diturunkan secara teknis sebagai model pembelajaran mulai tingkat sekolah dasar.

Acep Iwan Saidi; Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB

Petisi untuk Wapres

Acep Iwan Saidi

Selamat pagi, Pak Wakil Presiden. Ketika tahun lalu Anda menulis esai bertajuk ”Pendidikan Kunci Pembangunan” (Kompas, 27 Agustus 2012), harapan mengenai perubahan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik membuncah di benak saya.

Bukan semata-mata karena gagasan Anda yang brilian pada tulisan itu, melainkan yang utama dan pertama adalah kebesaran hati Anda untuk berkenan menyapa publik, rakyat yang Anda pimpin. Sudah terlalu lama kita tidak mendengar ”suara intelektual” seorang pemimpin di ruang publik melalui sebuah tulisan.

Siapa Suruh Datang Jakarta

Acep Iwan Saidi

Akhir Februari 2012 Jokowi datang ke Jakarta dengan sebuah harapan. Bukan untuk menjadi gubernur, melainkan mengantarkan mobil Esemka mengikuti uji emisi. Dan, kita tahu, Jokowi tidak berhasil.

Terlalu naif jika mengatakan bahwa kegagalan uji emisi tersebutlah yang memotivasi Jokowi bekerja keras memenangi pencalonannya sebagai gubernur DKI. Namun, hal itu setidaknya menjadi salah satu penanda perkenalan Jokowi dengan Jakarta.

Genetika Pulang

Acep Iwan Saidi

Mereka tidak jadi ke Njati, apalagi Solo. Sudah dua hari berturut-turut mencoba. Namun, mereka tetap gagal bersaing dengan penumpang lain. Lebaran I dan II tetap tidak bisa diajak kompromi. Mereka selalu terlempar ke sudut terminal sebelum kembali ke kamar sewanya yang kumuh.

Demikian pokok kisah Umar Kayam tentang janda beranak dua, pembantu rumah tangga di Jakarta, yang hendak mudik Lebaran. Kayam melukiskannya dengan tragis melalui sebuah cerita pendek ”Ke Solo Ke Njati...” dalam kumpulan cerpen Parta Krama (1997). Kuntowijoyo dalam pengantar buku ini berpendapat, kisah Kayam adalah gambaran ketakberdayaan manusia.