“Horas di Hamu Pasifik”

Daoed Joesoef

PESTA liberalisme ekonomi dan politik yang digelar di Bali sudah usai. Para peserta sudah pulang dengan rasa puas karena Indonesia, untuk kesekian kalinya, sudah bertindak selaku tuan rumah yang mumpuni.

Negara-negara industri maju puas sekali berhubung mereka telah mendapatkan hampir semua yang dikehendaki berdasarkan kemampuan tekniko-ekonomis yang sudah lama mereka siapkan sebelumnya.
Indonesia memang sudah biasa menyiapkan panggung pementasan keunggulan-keunggulan asing. Demi kelancaran dan keamanannya, semua alat negara dikerahkan, termasuk angkatan bersenjata, bagai mau menghadapi Bharatayudha. Kita selalu berbuat jauh lebih banyak daripada yang minimum diperlukan untuk perhelatan internasional seperti itu. Tidak zakelijk, padahal yang diperlukan soal bisnis. Bagai tuan rumah yang membiarkan anak-anak keleleran asal tamu-tamu puas, senang, dan memuji selangit. Dia ”mati” jika ”dipangku”. Para pemimpin asing mengetahui benar psike penguasa kita dan lalu memanfaatkannya.

APEC 2013 dan Pemberdayaan Usaha Kecil

Anindya N Bakrie 

Bagaimana Indonesia memanfaatkan forum APEC untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah? Ini pertanyaan menarik menjelang KTT APEC 2013 yang diselenggarakan di Bali, awal Oktober 2013.

Integrasi pasar global menghadapkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada persaingan global pula. Bersamaan dengan itu, sejumlah peluang global juga terbuka, menunggu dimanfaatkan.

Sebagai tuan rumah sekaligus Ketua APEC 2013, Indonesia berhasil mengegolkan agenda pembahasan penguatan UMKM sebagai prioritas dalam KTT APEC. Besarnya kontribusi UMKM menopang kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan alasan rasional mengapa agenda itu perlu didesakkan. Jumlah UMKM lebih dari 99 persen dari keseluruhan perusahaan di Indonesia. Total tenaga kerja yang diserap 97 persen. Sementara itu, sumbangan UMKM terhadap terciptanya produk domestik bruto 57 persen.

Berbenah Diri Hadapi Bumerang Bogor Goals

Pengantar Redaksi:
Menyambut pertemuan pemimpin ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober 2013, harian ”Kompas” menggelar diskusi panel bertajuk "APEC, Manfaat bagi dan Sumbangan Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dinamis Asia Pasifik". Sebagai panelis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Wishnu Wardhana, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri O Thamrin, dan Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri, dengan moderator pengajar Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko. Hasil diskusi disajikan berikut ini dan empat tulisan lain di halaman 6-7. Laporan disusun oleh Pieter P Gero, Johan Waskita Utama, Anastasia Joice Tauris Santi, FX Laksana Agung Saputra, dan Ninuk M Pambudy.
—————————————————————————

Sulit untuk mengingkari kedahsyatan potensi ekonomi dalam 21 kelompok ekonomi anggota Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sangat logis apabila anggota kelompok ekonomi berusia hampir seperempat abad itu (dibentuk di Canberra, Australia, 1989) bakal mendapat faedah dari potensi tersebut. Indonesia termasuk pendiri dan anggota APEC.

Data mengungkapkan, 21 anggota ekonomi (tidak disebut negara karena China menolak sebutan negara untuk Taiwan dan Hongkong) APEC menyumbang 56,4 persen dari 58 triliun dollar AS produk domestik bruto dunia. APEC menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi APEC lebih tinggi daripada rata-rata dunia.

Memanfaatkan Kesepakatan Tak Mengikat

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC tahun ini, Indonesia mengajukan usulan agar APEC membahas dan menghasilkan kesepakatan yang membumi.

Kesepakatan yang membumi sangat penting saat ini. Perekonomian Indonesia yang mengidap defisit transaksi berjalan akibat defisit perdagangan serta defisit transaksi modal dan keuangan menunjukkan bahwa perekonomian membutuhkan transformasi lanjutan yang harus operasional.

Ada tiga prioritas pembahasan pertemuan yang dihadiri para pemimpin 21 entitas ekonomi APEC dan sekitar 1.200 pemimpin bisnis. Pertama, melaksanakan kesepakatan Bogor Goals, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi pada 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang. Kedua, mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan kawasan APEC disertai pemerataan. Ketiga, isu keterhubungan (konektivitas), menyangkut infrastruktur fisik serta kemudahan lalu lintas orang, barang, dan jasa. Tiga prioritas pembahasan APEC tersebut berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 Indonesia.

Merindu APEC yang Membumi

Bagi sebagian orang, pertemuan tingkat tinggi kepala negara tidak lebih dari sekadar ajang kumpul para pemimpin. Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik pun tidak terlepas dari pandangan seperti itu. Hasil pertemuan disarikan dalam bahasa resmi dan indah, sering kali tidak dipahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari rakyat biasa.

Indonesia menjadi tuan rumah APEC 1994. Pertemuan di Bogor menghasilkan kesepakatan yang menjadi awal arah pertemuan APEC selanjutnya. Kesepakatan Bogor Goals berinti komitmen anggota APEC untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada tahun 2010 untuk anggota ekonomi maju dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Para anggota sepakat mengurangi hambatan perdagangan dan investasi barang, jasa, dan modal.

Dalam pertemuan tahun ini, Indonesia sebagai tuan rumah ingin menjadikan APEC sebagai forum yang dapat meningkatkan kemaslahatan orang banyak, mengeluarkan kesepakatan yang membumi.

Jangan Jual Lautan Nusantara

Kelautan adalah salah satu isu yang dibahas dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali, 1-8 Oktober 2013. Relevan bagi Indonesia. Tantangannya adalah seberapa jauh isu itu diartikulasikan sehingga efektif menjangkau persoalan real khas negara ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia amat berkepentingan dengan isu kelautan. Apalagi, negeri dengan sejarah besar di bidang maritim ini justru semakin asing dengan alam baharinya.
Saat ini kontribusi sektor kelautan Indonesia hanya 22 persen dari produk domestik bruto. Ini tergolong kecil dibandingkan dengan negara APEC lainnya, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang.

Membangun Daya Saing

Dalam dunia yang mengglobal, batas negara semakin samar. Agar tetap hidup, setiap negara mesti bergantung dan berhubungan yang baik—fisik dan antarwarga negara¬—adalah kunci untuk berkembang.
Itu disadari Indonesia dengan menempatkan konektivitas sebagai satu dari tiga prioritas yang ingin dicapai saat menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tahun ini.

Di Indonesia keterhubungan antarwilayah penting, tetapi belum terselesaikan. Infrastruktur fisik akan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional—keuangan, pangan, dan energi—selain mempermudah lalu lintas orang. Konektivitas di antara ekonomi anggota APEC akan menjadikan ekonomi kawasan Asia Pasifik lebih berdaya saing dan pusat pertumbuhan dunia. Lima gagasan diusulkan menjadikan Asia Pasifik lokomotif pertumbuhan dunia.

APEC dan Indonesia

Sri Adiningsih

Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang didirikan tahun 1989 dan beranggotakan 21 perekonomian memiliki peranan yang semakin penting pada perekonomian dunia. Oleh karena itu, APEC Economic Leader’s Week dan beberapa pertemuan terkait yang akan diselenggarakan pada 1-8 Oktober 2013 di Bali akan mendapatkan banyak perhatian masyarakat internasional.

APEC merupakan kekuatan ekonomi dunia utama saat ini karena menjadi tempat tinggal bagi 40 persen penduduk dunia, menguasai 44 persen perdagangan dunia, dengan kekuatan ekonomi 55 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Karena itu, maju mundurnya ekonomi dunia banyak ditentukan oleh maju mundurnya ekonomi APEC.

Peranan APEC di dunia semakin penting di tengah gejolak pasar keuangan yang dialami perekonomian-perekonomian yang tengah bertumbuh (emerging economies) serta melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, kontraksi ekonomi Eropa masih berlanjut, demikian juga ekonomi Amerika Serikat masih menghadapi banyak masalah, sehingga peranan APEC dalam pemulihan ekonomi dunia semakin penting. Stabilitas ekonomi dunia ditentukan oleh keberhasilan ekonomi APEC menjaga stabilitas ekonominya. Demikian juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia tergantung kemampuan ekonomi APEC meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, sehingga harapan dunia pada APEC saat ini besar. Semua perhatian dunia akan tertuju ke Bali awal Oktober ini.

Relevansi APEC bagi Perekonomian Kita

A Prasetyantoko

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali beriringan dengan meningkatnya intensitas gejolak perekonomian, baik domestik maupun global. Goldman Sachs beberapa tahun lalu merilis laporan yang menjuluki Indonesia sebagai ”The Next 11 Countries”, atau kelompok 11 negara sangat prospektif, yang akan segera menyusul keberhasilan Brasil, Rusia, India, China (BRIC). Belum lama berselang, Indonesia kini ditempatkan dalam ”Fragile Five” oleh Morgan Stanley. Itu julukan bagi negara paling bermasalah dalam depresiasi nilai tukar, bersama Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan India.

Buruknya depresiasi di lima negara ini terkait dengan berbagai persoalan domestik, seperti tingginya inflasi, besarnya defisit transaksi berjalan, dan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. Aneka persoalan ini bermunculan seiring dengan proses penemuan titik keseimbangan baru secara global. Prospek pemulihan ekonomi negara maju direspons investor global melalui reposisi portofolio investasi. Adapun negara berkembang dengan kinerja buruk mengalami tekanan lebih besar.

Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan tersebut. Dalam jangka pendek ada persoalan likuiditas yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar, dan dalam jangka panjang kita menghadapi transformasi struktur ekonomi yang terancam mandek. Dua tantangan inilah yang mestinya mendapat perhatian khusus dalam pertemuan APEC. Mampukah kita memanfaatkan forum tersebut? Meskipun informal dan tidak mengikat, APEC tetap memiliki peran strategis karena bisa mendorong lembaga formal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia menindaklanjutinya.

Tekad Para Pemimpin APEC

Para pemimpin APEC bersepakat melanjutkan upaya mengatasi krisis keuangan global, masalah perubahan iklim, dan bahaya terorisme.

Kesepakatan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) hari Minggu, 15 November, di Singapura itu dianggap penting karena dunia memang sedang dihadang oleh tiga isu besar itu.

Secara substansial, kebetulan pula isu krisis keuangan global, perubahan iklim, dan bahaya terorisme memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perekonomian dunia. Krisis keuangan global, perubahan iklim, dan ancaman terorisme dapat mengancam perekonomian dunia.

Krisis keuangan telah melemahkan pembangunan ekonomi di kebanyakan negara di dunia. Pengaruh negatif serupa bisa datang dari perubahan iklim. Kekacauan iklim telah mengacaukan musim tanam, yang sangat mengganggu kehidupan ekonomi rakyat. Kekeringan bisa berkepanjangan, yang mengancam ternak dan tanaman pangan. Semakin dirasakan pula, curahan hujan tidak normal, yang sering menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, yang meminta korban jiwa dan kerugian harta benda.

Pukulan lain terhadap perekonomian juga datang dari terorisme. Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan keamanan. Industri pariwisata termasuk paling rawan terhadap bahaya terorisme. Wisatawan menjadi enggan datang karena merasa tidak aman.

Kiranya masuk akal jika para pemimpin APEC mengagendakan isu krisis keuangan global, bahaya perubahan iklim, dan ancaman terorisme dalam pertemuan puncak tanggal 14-15 November di Singapura. Sebagai forum yang didirikan 20 tahun lalu untuk mendorong kerja sama ekonomi, APEC yang kini beranggotakan 21 negara memang ditantang bagaimana menyingkirkan krisis ekonomi, dampak kekacauan iklim, dan bahaya terorisme agar kehidupan ekonomi tidak terganggu.

Khusus mengenai krisis keuangan global, para pemimpin APEC menekankan pentingnya paket stimulus ekonomi untuk mempercepat proses pemulihan krisis. Kerja sama ekonomi juga perlu ditingkatkan dengan terus menjaga pasar terbuka dan mencegah proteksionisme.

Sudah muncul kekhawatiran, krisis keuangan bisa saja mendorong setiap negara berkonsentrasi pada urusannya sendiri, bahkan menutup diri. Padahal, krisis keuangan sebagai isu global harus diatasi bersama melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Kebersamaan itu perlu diperlihatkan pula pada upaya mengurangi pemanasan global dan ancaman terorisme. Tanpa kerja sama, upaya mengatasi berbagai problem dunia akan semakin berat. Itulah antara lain pesan yang ingin disampaikan para pemimpin APEC.

TAJUK RENCANA

Langkah Cepat Presiden

Pekerjaan rumah yang cukup kompleks menanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setibanya dari menghadiri konferensi APEC di Singapura.

Presiden sudah mengetahui dan menyadarinya, bahkan meminta masukan dari Tim Delapan yang dibentuknya. Masalahnya sendiri rawan karena menyangkut salah satu kelemahan kita yang ”klasik”, dan karena itu justru merupakan program sentral pemerintahan SBY-Boediono, yakni memerangi praktik korupsi oleh pejabat negara dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan.

Heboh atas isu praktik korupsi dan kolusi itu terjadi pada awal pemerintahan SBY-Boediono, yang sedang terkonsentrasi pada program kesejahteraan rakyat. Konsentrasi dan urgensi itu dijadwalkan dalam Program 100 Hari. Momentum sempat tercipta, tetapi dikhawatirkan terganggu persoalan dalam bidang penegakan hukum. Persoalan berkembang lebih ruwet karena melibatkan tiga lembaga hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri. Massa bahkan turun ke jalan.

Terutama soal kewenangannya di bidang hukum, ketiga lembaga itu otonom. Pemerintah bahkan Presiden tak bisa ikut campur begitu saja. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Presiden memiliki kewibawaan, apalagi jika persoalannya menyangkut kepentingan publik. Tentu saja penggunaan dan pemanfaatannya diharapkan cermat dan bijak.

Munculnya persoalan yang melibatkan tiga lembaga hukum itu disertai ekses terganggunya konsentrasi pada bidang sosial-ekonomi, termasuk yang dituangkan dalam Program 100 Hari. Pengaruh negatif akan berkembang semakin buruk manakala berlangsung lama. Mau tidak mau, baik untuk kepentingan penegakan hukum yang adil maupun untuk kepentingan Program 100 Hari, pemerintah wajib turun tangan.

Bahwa Presiden segera membentuk Tim Delapan yang diketuai Adnan Buyung Nasution dengan para anggota yang kredibel, langkah itu menunjukkan kepekaan dan kearifan. Begitu tiba di Tanah Air dari pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura, laporan hasil kerja Tim Delapan itu yang segera dicermati. Tanpa tentu saja mengabaikan masukan dari tiga lembaga hukum itu, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.

Semua itu mendesak Presiden agar melakukannya juga dengan tempo yang berkejaran dengan waktu. Akan tetapi, pada waktu yang sama, juga diperlukan pertimbangan bijak. Pelonggaran waktu bisa menghilangkan momentum yang diperlukan. Lagi pula, masalah itu sempat dalam waktu cepat berkembang menjadi persoalan yang menyita perhatian bahkan aksi publik.

Sejauh kita bisa menangkap, publik percaya akan kebijakan Presiden serta gerak upaya yang cepat. Publik kita semua mempunyai kepentingan bersama, ialah jangan sampai momentum Program 100 Hari surut. Jangan sampai usaha menegakkan hukum yang bersih dan adil merosot mundur dan surut kredibilitasnya.

TAJUK RENCANA

Dinamika Asia Pasifik

Syamsul Hadi

Tanggal 14-15 November, KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC berlangsung di Singapura dengan tema ”Sustaining Growth, Connecting the Region”.

KTT yang dihadiri pemimpin 21 negara anggota APEC ini diarahkan pada tiga bahasan utama, yaitu positioning menghadapi pemulihan ekonomi global, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, dan percepatan integrasi ekonomi regional.

Meski ekonomi dunia telah berangsur membaik, krisis global tetap menjadi fokus penting KTT ini. Seiring dengan itu, muncul berbagai pertanyaan kritis tentang efektivitas dan relevansi APEC di tengah hadirnya beragam perubahan dan alternatif pilihan dalam kerja sama di level global dan regional. Ide yang berkembang untuk ”menurunkan” level APEC menjadi sebatas forum para menteri ekonomi tampaknya berangkat dari kritisisme itu.

Kehadiran G-20 sebagai pengganti G-8 di level global dan gagasan Jepang tentang formasi komunitas Asia Timur dalam KTT ASEAN di Thailand baru-baru ini di level regional, misalnya, jelas merupakan dinamika yang langsung maupun tidak langsung menyempitkan ruang bagi artikulasi peran APEC dalam arsitektur kerja sama ekonomi di level global dan regional.

Dinamika dan perubahan

Dalam Transforming East Asia: the Evolution of Regional Economic Integration (2006), Nao Munakata menyatakan, berdirinya APEC tahun 1989 dilandasi kekhawatiran akan kemunculan blok ekonomi Eropa (Uni Eropa) dan Amerika Utara (NAFTA). Australia sebagai inisiator utama forum ini menginginkan APEC menjadi ”pintu masuk” baginya ke kawasan Asia Timur, yang dihuni ASEAN dan negara-negara industri baru yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia masa depan.

Proposal Australia semula tidak menyertakan AS dalam keanggotaan APEC. Keanggotaan AS (dan Kanada) dalam APEC diusulkan Jepang yang saat itu menghadapi kesulitan akibat aneka tekanan ekonomi AS yang sedang dilanda pembengkakan defisit perdagangan yang masif. Bagi Jepang, kehadiran APEC diharapkan menjadi tandingan atas kecenderungan proteksionisme AS, bukan dengan ”mengucilkan”, tetapi dengan memastikan keterlibatan AS di dalamnya.

Semula fokus APEC dibatasi pada liberalisasi ekonomi dengan target-target penurunan hambatan perdagangan secara sukarela. Asumsi di balik pendekatan sukarela ini adalah liberalisasi perdagangan akan menguntungkan negara-negara yang melakukannya karena akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pandangan ini dinilai tidak cukup oleh ASEAN dan negara-negara berkembang dalam APEC yang menginginkan adanya program-program pembangunan kapasitas untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang dalam APEC. Keinginan kelompok negara berkembang ini diakomodasi dalam pembentukan The Economic and Technical Cooperation (Ecotec) yang lalu menjadi salah satu pilar penting APEC. Sayang, seperti dicatat oleh Hadi Soesastro (Diplomat Magazine, September/Oktober 2007), pilar Ecotec dalam APEC tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Hal yang sama terlihat dalam rendahnya komitmen atas liberalisasi perdagangan yang telah dicanangkan, yang menyebabkan berbagai keputusan APEC berhenti sebatas kertas. Relevansi APEC dipertanyakan ketika APEC nyaris tidak berbuat apa-apa saat krisis Asia 1997-1998. Hal yang sama terulang dalam krisis finansial global 2008-2009.

Pergeseran relevansi

Relevansi APEC justru menonjol dalam isu-isu keamanan, seperti tecermin dalam penggunaan forum ini sebagai sarana sosialisasi program melawan terorisme global yang dicanangkan Presiden George W Bush sejak 2001. Selanjutnya, kehadiran Obama sebagai pemimpin baru AS yang bertipe pembangun konsensus dipastikan akan berdampak luas bagi arah dan dinamika APEC. Lebih dari para pendahulunya, Obama menunjukkan keinginan besar untuk membangun kedekatan politik dengan negara-negara Asia. Namun, kehadiran militer AS di kawasan ini justru akan dikurangi, sebagaimana tecermin dari keinginan Obama mengurangi sejumlah besar pasukan AS di Okinawa, Jepang.

Padahal, baik Jepang, Australia, maupun ASEAN sama-sama membutuhkan kehadiran AS sebagai faktor penyeimbang kebangkitan ekonomi dan militer China (dan India). Hasrat Hatoyama membawa Jepang lebih independen dari AS dalam politik luar negeri, misalnya, dipastikan terbentur hambatan Pasal 9 konstitusi Jepang, yang membatasi keleluasaan dalam pengembangan kekuatan militernya. Wacana komunitas Asia Timur (yang sama sekali bukan ide baru) yang diungkap Hatoyama dalam KTT ASEAN belum lama ini tampaknya lebih merupakan usaha Jepang tampil lebih proaktif dalam percaturan wacana kelembagaan di Asia Pasifik, untuk mengompensasi kekurangannya di bidang militer, agar Jepang tidak lebih ”tenggelam” berhadapan dengan China yang sedang bersinar.

Ironisnya, semangat multilateralisme dan sikap properdamaian Obama dalam politik global dan regional justru dibarengi kemunduran ekonomi AS yang memaksa mengurangi komitmen atas liberalisasi perdagangan, seperti tecermin dalam keinginan meninjau kembali NAFTA.

Sengketa dagang AS-China yang terus menajam akhir-akhir ini menunjukkan, dalam beberapa tahun ke depan, AS akan terus mempertahankan kecenderungan proteksionisme sampai ekonominya benar-benar pulih. Ini berarti keinginan Singapura sebagai tuan rumah untuk benar-benar mengembalikan APEC pada jalur integrasi ekonomi regional tidak mudah diwujudkan.

Pada masa mendatang, keunggulan APEC akan tetap berasal dari keberadaannya sebagai satu-satunya forum regional yang menjembatani negara-negara di tiga benua berbeda: Asia, Australia, dan Amerika. Dengan cakupan geografis yang luas, ditambah ketimpangan kemakmuran antarnegara anggota yang masih demikian lebar, keunggulan itu justru menjadi sisi lemah bagi efektivitas kerja sama ekonomi yang harus menjadi bisnis utama APEC.

Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik Internasional di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI

Stimulus Ekonomi Jadi Fokus APEC

Pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik akhir pekan ini di Singapura akan berfokus pada upaya mengatasi krisis keuangan global.

Komunike yang dikeluarkan para menteri keuangan 21 negara anggota forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menekankan pentingnya paket stimulus ekonomi setiap negara anggota tahun depan.

Paket stimulus dianggap penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi yang terpukul oleh krisis keuangan global yang berawal dari negara adidaya Amerika Serikat, salah satu anggota APEC.

Krisis keuangan itu telah memberikan efek penularan yang dirasakan di seluruh dunia, termasuk para anggota APEC. Kenyataan ini memperlihatkan betapa perekonomian global saling terkait, ibarat bejana berhubungan. Atas dasar itu, perbaikan ekonomi di salah satu negara akan memberikan efek positif terhadap negara lain.

Dengan asumsi itu pula, paket stimulus ekonomi diharapkan tidak hanya berdampak positif terhadap negara yang menjalankannya, tetapi juga terhadap negara lainnya. Perlu dikemukakan, paket stimulus membutuhkan dana tidak sedikit. Dalam kenyataannya, banyak negara berkembang yang menjadi anggota APEC tidak mempunyai cukup dana untuk melancarkan program stimulus ekonomi.

Jangankan untuk paket stimulus, dana untuk kebutuhan biaya rutin saja sudah mengalami kesulitan. Krisis keuangan global telah memberikan pukulan berat kepada negara-negara berkembang. Upaya melepaskan diri dari perangkap kesulitan semakin berat.

Sementara itu, negara-negara yang menjalankan paket stimulus sering mengalami kegalauan pula. Sejumlah negara, seperti AS dan China, sudah melaksanakan paket stimulus ekonomi, tetapi hasilnya tidak sama. China, misalnya, dapat melaksanakan paket stimulus ekonomi senilai 586 miliar dollar AS relatif secara mulus.

Sebaliknya, AS masih kelimpungan melaksanakan paket stimulus senilai 787 miliar dollar AS. Program stimulus itu belum berjalan lancar meski mampu mencegah krisis bergerak lebih dalam. Pengaruh krisis masih dirasakan AS dan sejumlah negara di dunia. Pertemuan puncak ke-17 APEC pada 14-15 November di Singapura diharapkan akan memberikan jalan keluar bagi krisis keuangan global.

Namun, harapan itu digugat pula karena forum APEC yang didirikan tahun 1989 sampai sekarang belum menghasilkan agenda kerja yang jelas. APEC sering dikritik hanya menjadi forum pertemuan yang sering mengumbar harapan, tetapi tak sampai menghasilkan komitmen untuk melakukan kegiatan konkret dalam bidang ekonomi.

Hanya tak sedikit yang berpandangan, terlepas dari segala kekurangannya, APEC telah menjadi forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik. Juga menjadi sarana konsultasi informal soal kerja sama ekonomi Asia Pasifik.

TAJUK RENCANA