Syarif Hidayat
KIRANYA cukup relevan menggunakan terminologi ”demokrasi simbolik” dalam menjelaskan realitas bias demokrasi yang terjadi di Tanah Air saat ini. Realitas ini ditandai oleh adanya perluasan arena dan penguatan institusi demokrasi, tetapi minus kapasitas demokrasi.
Data Indeks Demokrasi Indonesia yang dipublikasikan Bappenas, BPS, dan Kemenko Polhukam bekerja sama dengan UNDP sangat jelas memperlihatkan tiga tahun terakhir (2010-2012) tren capaian indeks nasional (rata-rata 33 provinsi) untuk aspek Kebebasan Sipil selalu di atas angka 75. Lebih spesifik, capaian indeks aspek Kebebasan Sipil tahun 2010-2012 masing-masing 82,53; 80,79; dan 77,94.