Tahun Pembinaan Pajak

Yustinus Prastowo

Di bawah bayang-bayang realisasi penerimaan pajak yang masih di bawah target, Presiden Joko Widodo mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak pada 29 April 2015.

Optimalisasi penerimaan pajak memang bukan proyek jangka pendek sekali jadi, terlebih berbagai warisan persoalan mendasar yang tak terselesaikan. Alih-alih terjebak dalam tekanan target tahunan, Presiden Jokowi seyogianya kembali ke visi Nawacita yang lebih menjanjikan perbaikan komprehensif. Jika ditempatkan dalam desain besar pembangunan sistem perpajakan, Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan terobosan yang menjanjikan dan penting bagi reformasi sistem perpajakan.

Pajak dan Masa Depan Indonesia

Salahuddin Wahid

SAAT ini Direktorat Jenderal Pajak menjadi sorotan publik dalam banyak hal: dari realisasi penerimaan pajak yang dipastikan tak akan tercapai hingga lelang jabatan Dirjen Pajak. Di antara beberapa hal itu, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak menarik dikupas karena Presiden memberi janji berupa dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas pengumpulan penerimaan negara melalui pajak. Presiden juga menyampaikan peningkatan target penerimaan pajak pada 2015 sebesar Rp 600 triliun.

Dukungan tersebut menggembirakan rakyat karena ketakadilan pajak atas warga negara kian parah. Faktanya, pengenaan dan penagihan pajak tajam ke rakyat kecil tumpul menghadapi konglomerat, orang kaya, dan pejabat negara. Ketakadilan itu bukan disebabkan kesalahan pegawai Pajak semata karena sesungguhnya pegawai Pajak hanya bertugas sesuai dengan aturan. Sayangnya, dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai Pajak sering dapat gangguan dari banyak pihak sebab bersentuhan dengan kepentingan pihak tertentu.