Sukirno
HINGGA akhir tahun 2013, kehidupan masyarakat adat tidak kunjung lepas dari diskriminasi. Salah satunya menimpa suku Anak Dalam Bathin IX pada empat desa di Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi, yang kehilangan 600 rumah dan pondokan karena digusur aparat polisi dan keamanan perusahaan lantaran masuk dalam area HGU PT AMS. Kendati sudah menginap seminggu di kompleks Kantor Gubernur Jambi untuk mengadukan nasib mereka, ternyata tak mendapat respons positif dari pemerintah dan DPRD setempat. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jambi berniat memulangkan mereka dan meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari agar bertanggung jawab mengurusnya (Kompas, 24/12/2013).
Peristiwa yang menimpa suku Anak Dalam ini bukan kejadian satu-satunya di Indonesia. Menurut catatan Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto, sepanjang tahun 2013 telah terjadi konflik sosial melibatkan 150 masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Konflik serupa terjadi di Kalimantan, melibatkan 96 komunitas lokal di Kalimantan Timur, 94 komunitas di Kalimantan Barat , dan 56 komunitas di Kalimantan Tengah (Kompas, 23/12/2013).
