Menjaring dan Menyaring Capres

Salahuddin Wahid

PEMILIHAN presiden langsung pada 2004 adalah  pengalaman pertama bagi kita. Maka, kita belajar dari pengalaman negara lain, khususnya Amerika Serikat, yang berpengalaman sekitar 60 kali menyelenggarakan pilpres langsung.

Dalam tiga kali pilpres,  tampaknya ada perubahan mendasar dalam menjaring dan menyaring calon presiden dan calon wakil presiden. Banyak tokoh ingin jadi capres/cawapres dan berjuang untuk mewujudkan mimpi itu yang datang dari berbagai latar belakang. Ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak. Ada yang dikenal masyarakat, ada yang tidak. Harian Kompas pada pertengahan 2003 pernah memuat foto sekian puluh nama itu dalam dua halaman penuh.

Revolusi Mental

Joko Widodo 

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?

Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis.

Suara Politik Lansia

Lilis Heri Mis Cicih

SUARA politik lansia jangan disalahartikan sebagai lansia yang memaksa jadi elite politik. Juga bukan lansia sebagai obyek politik. Sebaliknya, suara politik lansia seharusnya dipandang sebagai dukungan dari para lansia dan menjadikan lansia sebagai aset bangsa demi masyarakat yang sejahtera. Namun, bagaimana supaya penduduk lansia bisa menyumbangkan suaranya dengan baik? Tentunya mereka harus punya kualitas yang baik. Jika tidak, suara politik mereka akan hilang percuma. Pengalaman pemilu legislatif lalu, beberapa kasus penduduk lansia mengalami kesalahan pengisian formulir atau karena ketidaktahuan mereka sehingga mengisi asal saja.

Memang secara umur mereka umumnya sudah mengalami penurunan berbagai kondisi tubuh. Namun, kecepatan penurunan tersebut sebenarnya bisa dicegah jika para elite politik sudah punya wawasan kelanjutusiaan sehingga dapat melakukan investasi sumber daya manusia dari sekarang. Jika para elite politik jeli, seharusnya dapat memanfaatkan potensi mereka karena penduduk lansia cenderung semakin meningkat jumlahnya di masa depan. Tahun 2014 ini jumlahnya 20,793 juta dan pada 2019 akan mencapai 25,901,9 juta. Suatu jumlah yang tidak bisa diabaikan dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.

Pemilih Melodramatis

Garin Nugroho

Dalam studi kepemimpinan populer, Cokroaminoto yang dikenal sebagai guru Soekarno dalam fashion, orasi, menulis, serta strategi organisasi dan politik mampu menjadikan Serikat Islam sebagai salah satu organisasi terbesar Asia pada era awal abad ke-19. Kemampuan mengelola massa tersebut dalam pengamatan Pemerintah Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari isu bahwa Cokro adalah Satrio Paningit alias Ratu Adil, sebuah isu yang memang dengan sengaja dijadikan narasi besar oleh para juru komunikasi Serikat Islam.

Catatan sejarah awal Indonesia ini menunjukkan perilaku warga dalam memilih pemimpin tidak bisa dilepaskan dengan narasi sang tokoh yang mampu disebar ke masyarakat menjadi mitos-mitos juru selamat penuh imaji dramatis dengan karakter sebagai berikut:

Koalisi dan Zaken Kabinet

Kiki Syahnakri

MENYUSUL beredarnya hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 versi quick count, kini media diramaikan oleh wacana publik tentang pembentukan koalisi.

Potret perolehan suara serta manuver elite politik mengindikasikan bakal ada tiga atau empat kelompok koalisi. Langkah koalisi tak terhindarkan karena tak ada satu pun partai yang berhasil melewati presidential threshold 20 persen suara untuk mengusung calon presiden/wakil presiden secara mandiri.

Berbagai diskursus bermunculan membahas kemungkinan pola koalisi yang akan lahir. Misalnya, tentang corak koalisi yang mungkin dibangun berdasarkan kesamaan ideologis dan platform kepartaian, atau sekadar karena kebutuhan pragmatis, temporer.

Menunggu Kesatria Konstitusi

Indra Tranggono

Rendra pernah bilang, rakyat tidak membutuhkan ratu adil, tetapi hukum yang adil. Pernyataan ini menghardik cara berpikir mesianistik yang lebih dekat dengan mitologi dan ”klenik”, dua fakta mental yang tetap hidup dalam kebudayaan bangsa kita.

Penyair dan dramawan itu lebih melihat nasib rakyat sebagai problem struktural dan sistemik dibanding problem budaya spiritual. Menjadikan hukum sebagai panglima menjadi cara strategis untuk mengatasi persoalan dibanding berharap kepada figur sentral. Hukum sebagai panglima meniscayakan keadaban yang memungkinkan terwujudnya keadilan dan rasa keadilan publik.

Jurus Tandur

Sukardi Rinakit

Hormat saya kepada Surya Paloh yang cita-citanya lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan tidak menegosiasikan dirinya sebagai calon wakil presiden Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia telah membunuh libido pkekuasaannya. Sekecil apa pun keputusan tersebut, itu merupakan bagian dari kebajikan (virtue) politik.

Hal tersebut konkuren dengan langkah Jokowi yang tampak sedang berusaha membangkitkan alam bawah sadar bangsa. Dalam geraknya mendekati partai lain setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diumumkan, bukan istilah koalisi yang dia pergunakan, melainkan kerja sama.

Nasionalisme Tuan Presiden

Donny Gahral Adian

PEMILIHAN presiden tinggal sebentar lagi. Setiap kandidat pun sudah mengobral janji politiknya kepada publik. Satu yang mengikat semua kandidat adalah ideologi tua bernama nasionalisme. Semua, misalnya, berjanji akan mengedepankan kepentingan nasional jika terpilih nanti.

Tidak ada lagi impor beras, garam, dan bawang merah. Sumber-sumber ekonomi akan dikelola putra-putri terbaik bangsa sendiri. Nasionalisme sudah menjadi jargon pokok di setiap kampanye.

Padahal, kita semua tahu banyak yang lain di mulut lain pula di hati. Nasionalisme hanya berdetak saat kampanye. Nasionalisme ibarat puisi yang enak didengar. Persoalannya, saat terpilih, pemimpin akan memerintah tidak dengan puisi, tetapi prosa. Dan prosa itu bernama ketergantungan di segala bidang.

Berharap pada Parpol

Mahi M Hikmat

Pesta demokrasi yang baru saja berlalu, hanya memilih satu dari 12 partai politik yang berlaga. Sedikit ringanlah kerja Komisi Pemilihan Umum. Rakyat pun tidak lagi berhadapan dengan problem pilihan ”super alternatif” seperti pada Pemilu 2009. Rakyat Indonesia memang sudah makan asam-garam sistem multipartai, sudah merasakan pahit getirnya gonta-ganti sistem kepartaian.

Sejak pemilu pertama (1955), sistem kepartaian di Indonesia memang mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru ”stabil” dengan kebijakan pembatasan hanya tiga parpol, yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Pada masa itu sebenarnya terjadi distorsi demokrasi. Hasil Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, yang melibatkan hanya tiga peserta, justru melahirkan sistem yang otoriter.

Menimbang Partai Islam

Salahuddin Wahid

SEPERTI dugaan banyak orang, partai (berbasis massa) Islam tidak ada yang menjadi pemuncak hasil Pemilu 2014, tetapi hasil perolehan suara mereka mengejutkan. Bertentangan dengan hasil survei yang menyatakan rendahnya perolehan suara mereka, yang terjadi justru pelonjakan suara tajam pada PKB. PPP dan PAN naik sedikit, PKS walau diterpa badai hanya turun sedikit. Hanya PBB yang suaranya di bawah ambang batas: 3,5%.

Pada Pemilu 1955, dua partai Islam menjadi pemenang kedua dan ketiga. Jumlah perolehan suara partai Islam sedikit di atas 43% dari jumlah pemilih. Angka ini menurun pada pemilu-pemilu era Orde Baru. Pada Pemilu 1999, angka itu menjadi 37,4%, Pemilu 2004 menjadi 38,4%, dan Pemilu 2009 angka ini menjadi 29,3%. Kini, meningkat menjadi sekitar 32% berdasarkan hasil hitung cepat.

Tantangan Presidensialisme Multipartai

W Riawan Tjandra

HASIL hitung cepat pemilu yang ditampilkan oleh beberapa lembaga survei menempatkan PDI-P, yang mengusung Joko Widodo sebagai bakal capres mereka, sebagai peraih suara terbanyak. Namun, angka kemenangan yang diraih dalam versi hitung cepat tersebut masih terlihat belum mampu memenuhi kriteria ambang batas perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional, sebagaimana digariskan Pasal 9 UU No 42/2008 tentang Pilpres untuk dapat mengusung sendiri secara otonom pasangan capres-cawapres. Di sinilah sesungguhnya dilema presidensialisme multipartai yang dicanangkan oleh UU Pilpres, yang sebenarnya secara materiil telah dibatalkan oleh Putusan MK No 14/PUU-XII/2013, meski secara formil putusan MK tersebut dinyatakan baru akan berlaku pada 2019.

Menurut MK, dalam satu butir pertimbangan putusan tersebut, penyelenggaraan pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat. Hal itu dinilai tidak mampu menjadi sarana transformasi perubahan sosial. Selain itu, berkaca pada Pemilu 2004 dan 2009, pilpres yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif tidak mampu memberikan penguatan atas sistem presidensialisme yang diamanatkan konstitusi.

Susun Strategi untuk Pemilihan Presiden

James Luhulima

PEMILIHAN umum legislatif telah berlangsung secara serentak, Rabu (9/4) lalu. Komisi Pemilihan Umum akan menghitung perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu, dan diharapkan hasilnya akan diumumkan pada 5 atau 6 Mei mendatang.

Namun, dari hasil hitung cepat Kompas, disebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan teratas dengan raihan suara 19,24 persen, diikuti Golkar di urutan kedua dengan 15,01 persen, Gerindra di urutan ketiga (11,77 persen), Demokrat di urutan keempat (9,43 persen), dan PKB di urutan kelima (9,12 persen).

Prospek Poros Keempat

Eep Saefulloh Fatah

SUKSES itu banyak orangtuanya. Gagal itu yatim piatu. Biasanya, peribahasa inilah yang memandu penggabungan kekuatan antarpartai politik. Artinya, partai-partai akan cenderung terserap oleh daya magnet elektoral paling kuat dan menggabungkan diri dengan sang calon pemenang. Sebaliknya, sang underdog yang diperkirakan kalah akan cenderung kesepian. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, para politisi dan partai politik tampak kesulitan saling takar kekuatan. Potensi sukses dan gagal juga sulit didefinisikan. Kepercayaan terhadap kesaktian survei juga masih rendah.

Koalisi pengusungan pasangan presiden dan wakil presiden pun memencar. Terlebih-lebih pada saat itu berlaku ”aturan peralihan” yang hanya mencantumkan angka 3,5 persen kursi legislatif atau 5 persen suara nasional partai sebagai syarat kelayakan pencalonan. Maka, lima pasangan kandidat pun ikut berlaga.

Mencari Calon Wakil Presiden

Jaya Suprana

Pernyataan Jokowi tentang dirinya siap dicalonkan menjadi presiden menimbulkan beraneka ragam reaksi.

Di satu sisi meresahkan mereka yang telah terlebih dahulu mencalonkan diri sebagai presiden, di sisi lain memberikan harapan akan datangnya Indonesia baru yang lebih baik.

Di tengah kelegaan seusai pemilu legislatif yang berlangsung aman dan meriah di banyak daerah, inilah saatnya menimbang siapa-siapa yang pantas mendampingi para calon presiden 2014.