Bendungan Besar versus petani Kecil

Ivan Hadar

Ke depan, demi swasembada pangan, Presiden Joko Widodo berjanji membangun 50 bendungan besar di seluruh Indonesia. Banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Peresmian pembangunan bendungan besar di Raknamo, misalnya, dinilai Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebagai hadiah ulang tahun ke-56 provinsi yang sering dilanda kekeringan ini. Namun, di sisi lain, ada pula suara kritis. Setidaknya, dalam catatan sejarah dan pertimbangan ekonomi,  bendungan besar merangsang dan memprioritaskan pertanian skala besar sekaligus menggusur petani kecil dan merusak lingkungan. Hal ini yang terjadi pada konsep "Revolusi Hijau" di zaman Orde Baru. Waduk Kedung Ombo ketika itu, misalnya, bercerita tentang penenggelaman lahan subur, perusakan lingkungan, dan penggusuran petani kecil.

Padahal, berdasarkan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO, 2005), kedaulatan pangan satu negara sebagian besar bertumpu pada produksi pertanian kecil multifungsi. Temuan ini berbeda dengan konsep lembaga multilateral, seperti Bank Dunia dan Global Donor Platform on Rural Development, yang lebih memprioritaskan pada agroindustri berorientasi pasar dunia dan berfungsi penyuplai jaringan supermarket global.

Melawan Perubahan Iklim

Ivan Hadar

DALAM Living Planet Report 2006, organisasi konservasi global World Wild Fund for Nature menyebutkan bahwa ekosistem alam Planet Bumi sedang mengalami degradasi hingga pada kondisi yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia, sedang mendekati tipping point sebagai point of no return (Schellenhuber, 2006).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2014) mengingatkan bahwa apa yang dilakukan saat ini terkait perubahan iklim akan berkonsekuensi meninggalkan bekas sepanjang abad ini atau bahkan lebih jauh lagi. Tanpa solidaritas kemanusiaan, keselamatan Bumi sebagai ”kapal bersama umat manusia” akan tenggelam.

Janji Presiden

Ivan Hadar

PRESIDEN terpilih Joko Widodo menunjukkan keinginannya menghemat uang negara ketika menolak pembelian mobil baru yang diproses Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Jokowi memilih mewariskan mobil bekas bagi para petinggi pemerintahan, termasuk untuk dirinya.

Keteladanan ini membawa harapan. Menjelang 2010, tiap pejabat negara setingkat menteri serta pemimpin lembaga tinggi negara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diberi mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc. Menurut Sudi, penggantian mobil dinas seharga Rp 1,3 miliar per unit itu dianggarkan dalam APBN 2009 sesuai dengan program pemerintah yang disetujui DPR periode lalu. Ada dugaan, anggaran itu diambil dari dana subsidi pemerintah bagi rakyat miskin.

Model Argentina

Ivan Hadar

ADALAH pertanda buruk apabila dalam sebuah negara, supermarket ramai-ramai dijarah, mesin anjungan tunai mandiri dirusak, dan massa yang marah memenuhi jalanan sambil menghujat pemerintah. Kondisi tersebut pernah dialami Argentina tahun 2001, ketika mengalami krisis ekonomi parah dan diklasifikasikan sebagai negara bangkrut oleh lembaga pemeringkat Standard and Poor’s.

Saat ini, Standard and Poor’s (S&P) kembali menetapkan status gagal bayar (default) utang luar negeri sebagai isyarat kebangkrutan. Namun, Argentina merasa menjadi korban pemerasan para kreditor internasional asal Amerika Serikat, yang menarik bunga utang 1.600 kali nilai kredit. Sebagai bentuk protes, Argentina menolak membayar bunga utang.

Akses Bagi Orang Miskin

Ivan A Hadar

DALAM dua kali pemerintahannya, Presiden SBY mengusung salah satu kebijakan yang ditunggu mayoritas rakyat, yaitu keberpihakan terhadap orang miskin.

Sayangnya, data terakhir terkait kemiskinan di Indonesia belum mencerminkan hal tersebut. Penurunan angka kemiskinan di negeri ini ternyata relatif lambat. Maret 2007-Maret 2013, misalnya, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin hanya 0,87 persen per tahun. Bahkan pada tahun terakhir, hanya 0,59 persen.

Perubahan Iklim dan Kemiskinan

Ivan Hadar

KORBAN jiwa topan Haiyan berkecepatan 300 kilometer per jam yang meluluhlantakkan kota-kota dan desa-desa di Filipina melebihi 10.000 orang. Ini adalah bencana alam terburuk yang pernah terjadi di Filipina. Menurut Laporan Iklim Dunia, kecepatan angin dan curah hujan pada siklon tropis akan terus meningkat akibat pemanasan bumi yang memicu perubahan iklim.

Setidaknya ada lima sektor penting yang terkena dampak perubahan iklim dan berpengaruh buruk pada pembangunan manusia (UNDP, 2008).

Perencanaan Kota oleh Rakyat

Ivan Hadar

BLUSUKAN adalah salah satu ciri khas kepemimpinan yang dipopulerkan Jokowi dan kini mulai ditiru oleh beberapa kepala daerah. Blusukan membuat banyak yang senang, terutama rakyat jelata.

Namun, ada pula yang sinis. Staf Khusus Presiden Heru Lelono, misalnya, menyebut  blusukan  yang berasal dari bahasa Jawa itu cocoknya dipakai untuk menjelaskan seorang pengangguran.

Merindukan Pemimpin Rakyat

Ivan Hadar

PEMIMPIN  seharusnya adalah dia yang dipercaya luas. Dalam tindakannya, terasa ada niat baik untuk kemaslahatan rakyat.

Ketegasannya menyiratkan kecintaan pada keadilan. Keberpihakannya teruji untuk yang lemah demi kesejahteraan semua. Ketika merasa bersalah, ia tidak sungkan memohon maaf. Perilakunya tulus, bukan sekadar pencitraan. Ia menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat.

Mewariskan Utang

Ivan A Hadar

Pengurangan utang secara signifikan adalah sebuah kebutuhan riil, tak hanya bagi negara kurang berkembang, tetapi juga bagi negara berkembang berpenghasilan menengah.”

Pernyataan Presiden SBY di atas disampaikan dalam pertemuan Financing for Development di New York (September 2005), satu tahun masa awal pemerintahannya. Dalam periode pertama kepemimpinannya, pemerintahan SBY juga berjanji konsisten menerapkan kebijakan hanya akan membuat utang baru bila diperlukan, dengan jangka waktu panjang dan dengan bunga utang lunak, serta terus menurunkan porsi kredit ekspor.

Kembalikan Jakarta kepada Warganya

Ivan A Hadar

Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 20 September 2012. Dua pasangan dengan perolehan suara tertinggi pada putaran pertama, Jokowi-Ahok dan Foke-Nara, kembali berlomba untuk memenangi suara warga.

Siapa pun yang nanti terpilih dipastikan dihadang berbagai permasalahan kompleks. Mulai dari kemacetan, banjir, kepadatan penduduk, kemiskinan, menjamurnya kampung kumuh hingga seabrek permasalahan lainnya. Tanpa dukungan pemerintah pusat dan instansi terkait, serta terjalinnya sinkronisasi dengan pemda tetangga, permasalahan yang dihadapi akan kian sulit ditangani. Lebih penting lagi, tanpa keterlibatan dan dukungan warganya, persoalan Jakarta mustahil teratasi.

Partai Hijau, Partai LSM

Ivan A Hadar

Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendirikan Partai Hijau. Agenda utamanya adalah advokasi lingkungan dan keadilan ekologi. Meski dipastikan belum bisa mengikuti Pemilu 2014, meningkatnya laju kerusakan lingkungan di Indonesia akibat buruknya kebijakan mendorong para aktivis lingkungan ini untuk ”masuk dan mengubah sistem politik dari dalam” dengan berjuang dalam politik praktis.

Selama ini banyak aktivis LSM cenderung alergi terhadap politik praktis. Boleh jadi akibat trauma depolitisasi 32 tahun di bawah rezim Soeharto. Namun, beberapa tahun terakhir beberapa lembaga penelitian menganjurkan para aktivis LSM berpolitik agar demokrasi lebih bermakna. Caranya, masuk ke partai atau membuat partai baru (Demos, 2005). Setidaknya ada dua LSM besar, yaitu Bina Desa dan Walhi, yang berencana dan kemudian mendirikan partai politik.

Perlu Menimbang Manfaat Investasi Langsung

Oleh IVAN A HADAR

Umumnya investasi langsung asing atau FDI dianggap positif. Sejak dua dekade terakhir, berbarengan penurunan jumlah utang berbunga rendah yang menjadi sumber utama dana pembangunan di banyak negara berkembang, terjadi peningkatan drastis FDI.

Ketika dana publik untuk biaya pembangunan tidak mencukupi, kita perlu mencari alternatif dana dari sumber lain. Terkait hal ini, oleh banyak pihak, FDI dianggap paling bermanfaat dari segi kebijakan pembangunan. Dalam kondisi ideal, sebuah perusahaan asing yang melakukan investasi di negara berkembang memuluskan transfer teknologi, membuka lapangan kerja, menstimulasi industri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diyakini, FDI selain tidak meningkatkan utang luar negeri juga tidak mudah hengkang saat krisis.