Barack Obama di Asia

Jepang dan China tak diragukan lagi merupakan dua negara Asia terpenting bagi Amerika Serikat. Di Jepang, isu yang sudah banyak menjadi wacana adalah soal pangkalan AS di Okinawa. Namun, sebetulnya ada soal yang lebih mendalam daripada sekadar pangkalan di Okinawa, yakni menyangkut kelanjutan hubungan strategis AS-Jepang.

Sebagian warga Okinawa sudah lama menginginkan pangkalan di pulau ini dipindahkan. Alasannya mulai dari kebisingan mesin perang AS yang mengganggu ketenangan hidup warga hingga pemerkosaan terhadap gadis Jepang oleh tiga tentara Amerika. Namun, sebegitu jauh berbagai keluhan tak mengubah kebijakan pemerintah, bahkan setelah kekuasaan beralih ke Partai Demokrat.

Kini, ketika Obama berada di Tokyo, memang ada peluang bagi Perdana Menteri Yukio Hatoyama untuk mengangkat isu itu. Menjelang kedatangan presiden AS itu, Hatoyama mengatakan, persekutuan militer Jepang dengan AS tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Jepang.

Meski demikian, Hatoyama juga menambahkan bahwa Jepang perlu mengakhiri ketergantungan berlebih kepada AS, dan beralih ke wilayah Asia yang kini sedang bangkit.

Sementara itu, mengenai hubungan AS-China, pengamat mengatakan, secara umum hubungan itu baik-baik saja, tetapi ke depan hal itu juga diliputi ketidakpastian. Dilihat dari kepentingan bisnis AS, Obama—dalam lawatan pertama ke China—ingin mencapai kemajuan nyata dalam mencegah proteksionisme di negara yang pertumbuhannya paling cepat di dunia ini, sehingga AS bisa menjangkau pasar lebih luas. AS juga bisa membicarakan masalah pemanasan global dan perubahan iklim dengan China.

Satu hal yang juga diamati adalah dalam lawatan kali ini Obama sengaja tidak memfokuskan diri pada soal politik dan hak asasi manusia yang biasanya mewarnai kunjungan pemimpin AS. Ia tampaknya menyadari, mengangkat isu Taiwan atau Tibet, sekalipun hal itu ada di benaknya, hanya akan membuat pembicaraan jadi kurang produktif.

Sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia, AS memang punya kepentingan dengan sejumlah negara dari beberapa wilayah, mulai dari Amerika Latin, Eropa, hingga Asia. Ketika krisis keuangan merebak tahun lalu, tampak bahwa sejumlah negara Asia bisa melewati krisis tanpa dampak serius. Ini tentu penting bagi perekonomian AS yang hingga kini tampaknya masih harus berjuang untuk membebaskan diri dari lilitan krisis.

Dengan perspektif itu, lawatan Presiden Obama ke Asia kali ini tampaknya lebih bermanfaat langsung bagi pemulihan ekonomi AS daripada untuk pencarian solusi politik dan keamanan.

TAJUK RENCANA

AS Ubah Kebijakan soal Myanmar

Kita punya banyak catatan yang memperlihatkan selama ini Amerika Serikat menganut kebijakan yang tegas terhadap Myanmar.

Dalam berbagai kesempatan, negara adidaya ini bicara tentang perlunya rezim di Myanmar berubah atau menghadapi pengucilan internasional yang makin luas. Selain AS, negara-negara Eropa pun menempuh garis serupa. ASEAN pun memperlihatkan perkembangan sikap ke arah makin blakblakan. Namun, sejauh ini, rezim militer bergeming.

Apakah hal itu lalu memicu AS untuk mengubah kebijakannya? Untuk menjawabnya, kita perlu menganalisis lebih dalam. Namun, yang jelas, pekan ini AS mengirimkan satu delegasi pejabat tinggi ke Myanmar. Mereka telah bertemu dengan penguasa militer pada hari Selasa, dan juga dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi hari Rabu kemarin. Inilah pembicaraan tingkat tinggi pertama antara AS dan junta dalam 14 tahun terakhir.

Lawatan dua hari oleh Asisten Menlu AS Kurt Campbell dan wakilnya, Scot Marciel, jelas menyimbolkan perubahan kebijakan dari pemerintahan George W Bush ke Barack Obama. Jika Bush cenderung pada kebijakan isolasi, Obama lebih memilih pembicaraan langsung, tingkat tinggi, dengan rezim militer.

Sasaran dari kebijakan menjalin dialog dengan junta ini tampaknya adalah untuk mendesakkan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil tahun depan. Pengamat lain, seperti dikutip kantor berita Reuters, menyebutkan, perubahan kebijakan yang bernuansa mendekat kembali (rapprochement) itu tak lepas dari pertimbangan geopolitik, yang memperhitungkan meningkatnya pengaruh regional China. Sementara juru bicara Deplu AS, Ian Kelly, menyebut lawatan ini ”pada dasarnya bersifat misi penemuan fakta” yang ditujukan untuk memajukan dialog yang belum lama ini disepakati di antara kedua negara.

Melalui lawatan pejabat Deplu ini, diharapkan AS bisa mendapatkan gambaran mengenai seberapa serius para jenderal di Myanmar memandang perlunya reformasi demokrasi. Sekadar catatan, prakarsa menjalin dialog dengan Myanmar muncul setelah Campbell bertemu dengan Menteri Sains, Teknologi, dan Tenaga Kerja Myanmar di New York, September lalu.

Kita melihat kedatangan dua pejabat tinggi AS di Myanmar merupakan sinyal awal dari satu perubahan kebijakan. Bagaimana kelanjutannya, hal itu masih perlu waktu untuk menyimpulkannya.

Pertanyaannya, apakah hasilnya akan membuat Myanmar mau membuka diri atau malah menjadikan itu sebagai penambah legitimasi bagi junta? Sekarang ini ketidaksediaan jenderal senior Than Shwe untuk bertemu dengan Campbell sudah menjadi ukuran bahwa junta tak siap untuk berkompromi.

TAJUK RENCANA

Kebijakan Bermuka Dua

Apa yang sesungguhnya diinginkan AS di Timur Tengah? Apakah negara adidaya itu benar-benar mendukung proses perdamaian di Timur Tengah?

Bermula dari pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Jerusalem, Sabtu lalu, pertanyaan tersebut muncul. Setelah bertemu dengan para pemimpin Palestina dan Israel, Hillary menyerukan dilanjutkannya perundingan proses perdamaian tanpa syarat.

Selain itu—pernyataan ini yang menimbulkan persoalan baru—Hillary menyambut baik tawaran Israel untuk memperlambat aktivitas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.

Dengan kata lain, lewat pernyataan Hillary itu, AS mendukung dilanjutkannya pembangunan permukiman baru oleh Israel. Saat ini Israel tengah merampungkan pembangunan 3.000 apartemen di Tepi Barat. Saat ini sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, dua wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.

Pernyataan Hillary tersebut bertentangan dengan pernyataan yang pernah dikemukakan Presiden Barack Obama. Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, Obama membuat pernyataan yang menebarkan harapan dan melegakan. Ia mendesak supaya seluruh pembangunan permukiman dibekukan.

Dan, pembekuan—penghentian—pembangunan permukiman di wilayah pendudukan itu merupakan prasyarat yang diajukan Palestina untuk melanjutkan perundingan perdamaian. Itu berarti, tanpa adanya penghentian pembangunan permukiman di Tepi Barat, tidak ada perundingan perdamaian.

Pemerintah AS pernah menggambarkan kebijakan permukiman itu sebagai ”menghambat proses perdamaian”. Bahkan, pada zaman Carter, AS menyebut kebijakan itu sebagai ”ilegal” dan ”tidak sah”. Karena itu, amatlah mencengangkan kalau sekarang Hillary justru tidak secara tegas menentang pembangunan permukiman tersebut.

Masuk akal kalau kemudian Palestina menuding Hillary merusak perundingan perdamaian. Bahkan, juru bicara Pemerintah Palestina, Ghassan Khatib, meyakini bahwa AS mendukung perluasan permukiman. Dan, sangat wajar kalau kemudian Palestina kecewa dan frustrasi karena pernyataan Hillary tersebut. Sikap Palestina itu didukung Jordania dan Mesir, dua negara Arab yang sudah menandatangani perdamaian dengan Israel.

Bukankah perundingan-perundingan selama ini adalah menyangkut penghentian pendudukan dan perluasan pembangunan. Bagaimana mungkin, di satu sisi mendorong agar perundingan perdamaian dilanjutkan, tetapi di sisi lain tidak menyatakan agar pembangunan permukiman dihentikan. Kiranya, sikap semacam ini sangat membingungkan.

TAJUK RENCANA