Melawan Paradoks Likuiditas

A Prasetyantoko

Minggu lalu, perekonomian domestik (kembali) diuji. Nilai tukar melemah dan ditutup pada Rp 13.336 per dollar Amerika Serikat atau terdepresiasi sekitar 7 persen terhadap posisi di awal tahun. Adapun Indeks Harga Saham Gabungan berada pada level 4.935 atau melemah 5,6 persen dibandingkan dengan posisi pada awal tahun. Investor asing melakukan penjualan bersih senilai lebih dari Rp 7 triliun sejak awak Juni.

Singkatnya, telah terjadi ”pelarian modal” yang berpotensi memicu efek multiplikasi negatif pada perekonomian domestik. Pertama, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun menjadi 8,69 persen atau naik sekitar 52 basis poin dibandingkan dengan awal bulan, serta 89 basis poin jika dibandingkan dengan awal tahun. Jika pelarian modal terus berlanjut, beban biaya penerbitan obligasi pemerintah akan terus meningkat. Kedua, beban impor juga naik sehingga defisit neraca transaksi berjalan berpotensi melebar.

Membangun Kelembagaan Ekonomi

A Prasetyantoko

RUPANYA  hasil hitung cepat Pemilihan Umum Legislatif 9 April lalu mengecewakan investor. Indeks Harga Saham Gabungan langsung terkoreksi 3,16 persen menuju level 4.765. Padahal, sehari sebelum pemilu legislatif, IHSG sempat naik pada level 4.921. Situasinya persis sebaliknya saat Joko Widodo diumumkan sebagai calon presiden: lonjakan IHSG sebesar 3,2 persen. Waktu itu, perekonomian kita bagaikan pesawat yang terdorong angin dari belakang (tail winds) dan kini melawan angin dari depan (headwinds). Mungkin, ”nilai wajar” perekonomian kita pada level sekarang ini kemarin lebih didorong faktor sentimen ketimbang fundamental.

Sebenarnya fundamental ekonomi kita sudah relatif membaik yang ditandai dengan berkurangnya defisit neraca transaksi berjalan triwulan IV-2013. Merespons pengumuman itu, sejak pertengahan Februari 2014, arus modal asing masuk lebih konsisten sehingga IHSG naik, nilai tukar menguat, dan imbal hasil obligasi turun. Membaiknya fundamental ekonomi diikuti oleh menguatnya sentimen pencalonan presiden. Sayangnya, fundamental politik masih berliku, ditandai dengan hasil quick count yang menunjukkan tak ada satu partai politik pun yang memiliki suara lebih dari 20 persen. Benarkah tak ada harapan dalam transisi politik ini?

Kebijakan demi Kualitas Pertumbuhan

A Prasetyantoko

BARU-baru ini, Jim O’Neill, mantan ekonom dan petinggi Goldman Sachs, datang ke Jakarta dan kembali mengeluarkan ramalan tentang masa depan Indonesia melalui konsep MINT (Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki). Keempat negara ini dianggap akan menggantikan posisi Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC). O’Neill pula yang pertama kali pada 2001 memopulerkan istilah BRIC.

Setelah berhasil menggagas konsep BRIC, O’Neill sebenarnya juga mengeluarkan konsep N-11 atau kelompok 11 negara yang prospektif (the next 11 countries) dan kemudian konsep MIKT (Meksiko, Indonesia, Korea, dan Turki). Kedua konsep ini tak begitu banyak mendapat tanggapan publik. Sekarang ia kembali mengeluarkan singkatan MINT. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan catatan mampu mengatasi persoalan infrastruktur dan daya saing ekonomi di luar sektor komoditas. Tak ada hal yang baru dan kita semua sudah paham dengan masalah itu.

Relevansi APEC bagi Perekonomian Kita

A Prasetyantoko

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali beriringan dengan meningkatnya intensitas gejolak perekonomian, baik domestik maupun global. Goldman Sachs beberapa tahun lalu merilis laporan yang menjuluki Indonesia sebagai ”The Next 11 Countries”, atau kelompok 11 negara sangat prospektif, yang akan segera menyusul keberhasilan Brasil, Rusia, India, China (BRIC). Belum lama berselang, Indonesia kini ditempatkan dalam ”Fragile Five” oleh Morgan Stanley. Itu julukan bagi negara paling bermasalah dalam depresiasi nilai tukar, bersama Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan India.

Buruknya depresiasi di lima negara ini terkait dengan berbagai persoalan domestik, seperti tingginya inflasi, besarnya defisit transaksi berjalan, dan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. Aneka persoalan ini bermunculan seiring dengan proses penemuan titik keseimbangan baru secara global. Prospek pemulihan ekonomi negara maju direspons investor global melalui reposisi portofolio investasi. Adapun negara berkembang dengan kinerja buruk mengalami tekanan lebih besar.

Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan tersebut. Dalam jangka pendek ada persoalan likuiditas yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar, dan dalam jangka panjang kita menghadapi transformasi struktur ekonomi yang terancam mandek. Dua tantangan inilah yang mestinya mendapat perhatian khusus dalam pertemuan APEC. Mampukah kita memanfaatkan forum tersebut? Meskipun informal dan tidak mengikat, APEC tetap memiliki peran strategis karena bisa mendorong lembaga formal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia menindaklanjutinya.

Momentum Perubahan

A Prasetyantoko 

Tak hanya publik, beberapa media dan lembaga asing pun melihat gejolak ekonomi kali ini berpotensi mengulang krisis 1998. Benarkah krisis Asia kembali mengancam?

Di Tanah Air, banyak pihak bernostalgia dengan krisis yang mendorong Reformasi 1998 itu. Tak bisa disangkal, gejolak selalu memicu perubahan. Mengapa gejolak 2008 tak membuat orang berpikir soal Reformasi 1998? Memang ada konteks ekonomi-politik yang berbeda di setiap gejolak. Kali ini, gejolak terjadi di tengah menipisnya kepercayaan publik kepada pemerintah, dan karena itu sentimen yang sangat buruk bisa saja tak membutuhkan rujukan situasi fundamental yang sama buruknya dengan reaksi yang ditimbulkan. Bisa saja situasi fundamental tak terlalu buruk, tetapi pasar menghukum lebih keras dari kesalahan yang kita lakukan.