Peran Politik Ormas Islam

Masdar Hilmy

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi massa Islam moderat di Indonesia, hendak bermuktamar Agustus mendatang. Sekalipun kedua ormas itu dikenal sebagai gerakan masyarakat sipil yang memfokuskan diri pada pemberdayaan umat, bukan berarti keduanya tak memainkan peran politik sama sekali.

Memang, peran politik yang dimainkan keduanya bukan dalam pengertian low politics (politik praktis-kekuasaan), melainkan high politics (politik kebangsaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan).

Islam Nusantara untuk Dunia

Laporan Diskusi Kompas-NU (3)

Islam Nusantara yang berwajah toleran dan moderat dapat menjadi model yang bisa mengubah pandangan negatif negara-negara Barat terhadap Islam selama ini. Oleh karena itu, Islam Nusantara yang lentur dengan budaya lokal perlu lebih dikenalkan ke dunia internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa sering mengundang cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam yang berkembang di Indonesia atau Islam Nusantara yang wajahnya sama dengan Islam washatiyyah, yaitu Islam yang ada di tengah, tidak berada dalam kutub ekstrem dalam pemahaman dan pengamalannya.

Menjaga Marwah Ulama

Said Aqil Siroj

Nahdlatul Ulama merupakan representasi paripurna dari Islam Nusantara, dalam kultur, jam'iyyah maupun harakah (gerakan). Gerak langkah Nahdlatul Ulama (NU), pada level jama'ah (komunitas) maupun jam'iyyah (organisasi) menjadi referensi utuh bagaimana menyelaraskan agama, ideologi, dan rasa kebangsaan. Dalam NU, ukhuwah basyariyyah, Islamiyyah, dan wathaniyyah  berjalan harmonis untuk membentuk konfigurasi yang selaras dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Persaudaraan antarmanusia, sesama kaum Muslim maupun persaudaraan dalam konteks kebangsaan memiliki porsinya masing-masing yang seimbang.

Akan tetapi, ulama NU sadar betapa ukhuwah wathaniyyah perlu didahulukan untuk membina kebinekaan bangsa agar tetap kokoh dalam persatuan. Untuk itu, dalam historiografi pesantren, para kiai berpedoman jelas tentang Islam dan nasionalisme. Seperti yang ditegaskan para kiai dalam pertemuan tahun 1936 di Banjarmasin, tentang model darusalam (negeri kedamaian) sebagai format Indonesia pasca kemerdekaan.

Islam, Demokrasi, dan Jalan Tengah

Laporan Diskusi Kompas-NU (2)

Islam berkembang pesat di Indonesia karena pengaruh para ulama sufi yang tidak memiliki kepentingan duniawi seperti politik, kekuasaan, dan kedudukan. Kehadiran kaum sufi yang menyebarkan Islam secara damai ini menjadi cikal bakal lahirnya ummatan washatan sebagai kelompok mayoritas Islam di Indonesia.

Dalam pemikiran Islam kontemporer, konsep ummatan washatan sering disejajarkan atau diidentikkan dengan Islam washatiyyah, atau Islam yang berada di tengah, tidak berada dalam kutub ekstrem dalam pemahaman dan pengamalannya.

Menjaga Pilar Kebangsaan

Laporan Diskusi Kompas-NU (1)

Pengantar Redaksi: Harian ”Kompas” bersama Panitia Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama menggelar diskusi bertema ”Meneguhkan Islam Nusantara” di Redaksi ”Kompas”, Jakarta, Rabu (27/5). Hadir sebagai pembicara Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra; peneliti studi keislaman Universitas Vienna, Austria, Rudiger Lohlker; dan Dekan Ilmu Keislaman untuk Mahasiswa Internasional Al-Azhar, Mesir, Abdel-Moneem Fouad. Katib Syuriyah PBNU KH Yahya C Staquf bertindak sebagai moderator. Laporan disajikan mulai hari ini.

Lahirnya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 tak lepas dari napas untuk menciptakan sebuah negara yang memadukan nasionalisme dengan semangat keagamaan. Hingga kini, NU terus aktif mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan, sikap NU amat jelas dalam mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini, antara lain, bisa dilihat dari Muktamar Ke-20 NU di Surabaya, 8-13 September 1954, yang memutuskan Presiden Soekarno sebagai waliy al-amri al-dlaruri bi al-syawkah atau pemegang pemerintahan dengan kekuasaan penuh.