Agenda Otonomi Presiden RI

Irfan Ridwan Maksum

Dalam tahun 2014 ini bangsa Indonesia segera mempunyai presiden baru untuk periode 2014-2019. Siapa pun presidennya, kebijakan otonomi merupakan instrumen reformasi administrasi pemerintahannya agar mampu mewujudkan platformnya dengan baik.

Otonomi daerah dalam sebuah negara bangsa dapat digunakan sebagai salah satu strategi reformasi bangsa tersebut (Hoessein: 2008). Negara dapat semakin efektif meraih tujuan-tujuannya melalui penerapan otonomi daerah, terutama bagi negara dengan geografi luas, jumlah penduduk besar, dan amat heterogen, serta kompleks masalahnya.

Spektrum Otonomi Kekhususan

Irfan Ridwan Maksum

POLITIK yang memanas pada 2014 ini diperkirakan dibarengi dengan pergeseran hubungan pusat-daerah.

Pergeseran pola hubungan itu telah berulang kali terjadi. Perpindahan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan lalu bergeser ke masa demokrasi liberal, kemudian dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, dari demokrasi terpimpin ke masa Soeharto, hingga yang terakhir ini dari masa Soeharto ke masa Reformasi selalu ditandai dengan pergeseran pola hubungan pusat-daerah.

Otonomi Pendidikan

Irfan Ridwan Maksum

TAK kurang dari lima kementerian intensif bekerja sama mendesain otonomi di bidang pendidikan ke depan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi tarik ulur. Animo daerah untuk menjadi otonom dalam urusan pendidikan begitu berlebih sehingga ingin mengatur dan mengurus pendidikan bahkan sampai ke pendidikan tinggi. Daerah otonom sebagai badan hukum publik memang boleh memiliki sebuah universitas, meski soal manajemen pendidikan tetap diatur dan diurus pusat.

Sebaliknya, pemerintah pusat ternyata belum rela melepas semua. Dalam urusan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah pusat masih ikut campur dan bahkan melebihi batas.