Tampilkan postingan dengan label Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?. Tampilkan semua postingan

09/06/15

Ilusi Politik Citra di Filipina

Laporan Diskusi Kompas-Murdoch University
Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?

Januari 2001, rantai manusia yang merentang sepanjang kurang lebih 10 kilometer di sekitar Istana Malacanang, Manila, Filipina, akhirnya menurunkan Joseph Estrada dari kursi kepresidenan. Belum genap empat tahun usia pemerintahannya, pengganti Fidel Ramos itu tumbang oleh gerakan kekuatan rakyat (people power), gerakan yang juga menjatuhkan diktator Filipina Ferdinand Marcos tahun 1986.

Tuduhan skandal korupsi menjungkalkan mantan aktor ternama Filipina itu. Popularitas dan dukungan dari penggemar yang semula mengantarkan menjadi orang nomor satu tak mampu menyelamatkan Estrada. Peristiwa itu seperti kisah ironi dalam film: seorang pahlawan berakhir sebagai pecundang.

Politik Populis Terjepit Oligarki

Laporan Diskusi Kompas-Murdoch University
Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?

Kemunculan politik populis merupakan reaksi dari tiga hal: secara sosial adalah efek pergeseran globalisasi neoliberal, tumbuhnya kesenjangan sosial. Sebagai elemen kunci adalah karena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden ketujuh RI dalam Pemilu Presiden 2014, seakan menjadi representasi politik populis, terkait gaya kepemimpinannya yang dikenal dekat dengan rakyat melalui cara blusukan, baik saat menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun saat menjabat Presiden RI.

Seiring dengan tampilnya Joko Widodo di panggung nasional, muncul pertanyaan apakah politik populis ala Jokowi dapat menandingi politik oligarki yang selama ini menjadi ciri politik nasional? Apakah kekuatan politik populis di Indonesia mempunyai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menggugurkan politik oligarki?

Populisme ala Thaksin di Thailand

Laporan Diskusi Kompas-Murdoch University
Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?

Fenomena populisme di Thailand mewujud dan sering diasosiasikan dengan kiprah Thaksin Shinawatra. Politisi berlatar belakang pengusaha tersebut akhirnya tersingkir dari arena politik negeri itu dan tinggal di pengasingan, akibat visi populismenya berbenturan dengan elite politik dan militer di Thailand.

Situasi Thailand pada dekade 1990-an, awal Thaksin berkiprah di politik, menjadi lahan subur tumbuhnya populisme. Thailand dihantam krisis politik sejak tahun 1991, disusul krisis ekonomi 1997-1998.

Era Politik Populis di Asia Tenggara dan Demokrasi

Pengantar Redaksi

Harian "Kompas" bersama Asia Research Centre, Murdoch University, Australia, mengadakan diskusi terbatas bertema "Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?" di Redaksi "Kompas" Jakarta, akhir April lalu. Panelis dari Asia Research Centre adalah Dr Jane Hutchison, Prof Kevin Hewison, Prof Richard Robison, dan Prof Vedi R Hadiz. Pembahas adalah Pemimpin Redaksi Jurnal "Prisma" Dr Daniel Dhakidae, Dr Hilmar Farid dari Seknas Jokowi, sosiolog Dr Ignas Kleden, dan moderator peneliti LIPI Dr Riwanto Tirtosudarmo. Laporan disajikan Ninuk M Pambudy, Adi Prinantyo, B Josie S Hardianto, dan MH Samsul Hadi berikut ini.

Tema diskusi "Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?" berangkat dari kampanye dua calon Presiden RI, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Meskipun memiliki pendekatan berbeda, keduanya memperlihatkan kecenderungan sama, yaitu menggunakan politik populis untuk menarik suara pemilih.

Politik populis merupakan fenomena baru di Indonesia, meskipun sudah dilakukan di Amerika Latin, Amerika Serikat melalui kelompok Tea Party di dalam partai Republik, dan Timur Tengah.