Novri Susan
SELAMA 2013, demokrasi Indonesia masih terdistorsi, antara lain ditandai dengan korupsi akut, kualitas pelayanan publik rendah, dan masalah kemiskinan.
Pemimpin politik—pusat dan daerah—merupakan penanggung jawab paling depan. Sebab mereka memiliki sumber daya kekuasaan, yaitu kewenangan dan struktur pemerintahan untuk mengorganisasi berbagai kebijakan. Sumber daya kekuasaan itu semestinya didistribusikan berbasis pada prinsip demokrasi, seperti transparansi, kompetensi, dan penegakan hukum.
