Penghalauan Kapal dengan Uang

Hikmahanto Juwana

Aparat intelijen Australia, sebagaimana dilansir oleh Sydney Morning Herald, diduga memberikan uang 5.000 dollar Amerika Serikat kepada nakhoda dan awak kapal warga Indonesia yang membawa para pencari suaka. Tujuannya agar kapal yang menuju Australia berbalik arah ke Indonesia.

Meski tidak menolak atau mengakui dugaan tersebut, Perdana Menteri Tony Abbott menganggap tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Australia. Abbott mengatakan, yang terpenting adalah kapal dapat dihentikan untuk masuk ke Australia (we have stopped the boats). Seolah segala cara dapat dibenarkan, termasuk perilaku koruptif dengan menggunakan uang.

Jangan Pidanakan Pengambil Keputusan Salah

Hikmahanto Juwana

DEWASA ini pejabat publik berpikir dua kali saat mereka harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan negara. Mereka ingin memastikan tidak akan ada kerugian negara akibat keputusan yang diambil.

Ini juga yang melanda pejabat BUMN dan lembaga yang dimodali oleh negara, seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Ini akibat UU Keuangan Negara mengategorikan uang yang mereka kelola sebagai keuangan negara. Kekhawatiran dipicu oleh persepsi keputusan salah yang mengakibatkan kerugian negara dapat dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pelajaran dari Referendum Skotlandia

Hikmahanto Juwana

PELAKSANAAN referendum di Skotlandia telah selesai. Mayoritas rakyat Skotlandia tetap ingin berada di bawah Kerajaan Inggris. Proses referendum di Skotlandia sempat mendebarkan rakyat, politisi, dan Pemerintah Inggris.

Masyarakat di suatu negara punya banyak alasan mengapa ingin berpisah dari negaranya. Alasan ini tidak semata-mata kesejahteraan yang terabaikan oleh pemerintah pusat atau adanya tindakan polisional yang melanggar hak asasi manusia.