Kepala Daerah di NKRI

Miftah Thoha

Sebentar lagi, bulan Desember 2015, akan dilaksanakan tahap pertama pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.  Sekarang ini pemerintah telah menetapkan  dua macam pemilihan umum. Pertama, pemilihan umum nasional memilih presiden kepala negara badan pemerintahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, pemilihan umum daerah (local election day) yang memilih kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota, dan mestinya juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mulai dari UU No 22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, dan UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan, kepala daerah itu diajukan sebagai calon oleh partai politik atau gabungan dari partai politik dan yang memahami kondisi daerahnya, artinya calon harus minimal berasal dari daerah tersebut dan dari parpol.

Jabatan Negara dan Jabatan Politik

Miftah Thoha

TIGA jabatan ini (jabatan karier birokrasi, jabatan negara, jabatan politik) di dalam sistem administrasi negara kita sejak era reformasi tidak pernah diklarifikasikan secara tuntas. Oleh karena itu, tata hubungan di antara ketiganya tidak jelas. Pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu.

Dibiarkan mengambang

Formulasi tata hubungan ini sampai saat ini dibiarkan mengambang tanpa kejelasan. Bahkan, dicari alasan pembenarannya jika pejabat negara itu menggunakan fasilitas negara. Lebih-lebih jika jabatan negara itu dijabat oleh presiden (kepala negara/kepala pemerintahan) yang merangkap pimpinan partai politik yang sedang kampanye untuk partai yang dia pimpin.