Salah Tafsir Jokowi

on 17/10/14
Radhar Panca Dahana

Sejujurnya sangat menjenuhkan—bahkan menggelikan—untuk berpikir atau menulis mengenai hal yang hari-hari ini menjadi tren atau semacam trending topic dalam media sosial. Sebuah kecenderungan yang menyuburkan tumbuhnya fashioned atau fad intellectual. Semacam pemikir atau pengamat yang menggunakan kelincahan literer dan pelisanan, bukan pikirannya, sekadar sebagai gincu untuk mengikuti isu publik seperti kita tergiur oleh busana dan gadget terbaru hanya karena renda-renda atau fitur tambahan yang lucu.

Namun, itulah yang harus saya lakukan, sekali lagi, membahas sebuah frasa pendek "revolusi mental", produk politik yang bagi saya lebih menghebohkan, lebih besar, bahkan berpeluang lebih mampu menciptakan perubahan fundamental, ketimbang kursi kekuasaan (kepresidenan) yang akhirnya dimenangi seseorang lewat proses yang melodramatik dan sarat preseden. Kedua hal itu berhulu kepada seorang pengusaha mebel yang tidak punya latar elitis atau kelas penguasa dalam dimensi apa pun, seorang dengan kesederhanaan begawan: Joko Widodo (Jokowi).

Revolusi Mental

on 10/05/14
Joko Widodo 

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?

Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis.

Urbanisasi di Indonesia

Saratri Wilonoyudho

DUA hari berturut-turut (15 dan 16 April) Kompas menyajikan dua tema menarik tentang pertumbuhan kota di Jawa yang mengarah kepada megapolitan, seperti Jabodetabekjur, Bandung Raya, Kedung Sepur, dan Gerbangkertasusila. Megapolitan yang membentang dari arah barat sampai timur diperkirakan akan ”menyatu” sehingga Jawa akan menjadi pulau kota. Kecenderungan serupa juga terjadi di seputar Kota Medan, Palembang, Makassar, dan sebagainya.

Data Badan Pusat Statistik (1995 dan 2005) menunjukkan, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia makin besar, 22,3 persen pada 1980 menjadi 30,9 persen pada 1990 dan 43,11 persen pada 2005. Yang menjadi masalah, urbanisasi ini akan menimbulkan berbagai efek negatif, seperti terkikisnya lahan- lahan subur di sekitar kota besar (spread effect), dan permasalahan dalam kota, seperti kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, sanitasi, dan banjir.

Suara Politik Lansia

Lilis Heri Mis Cicih

SUARA politik lansia jangan disalahartikan sebagai lansia yang memaksa jadi elite politik. Juga bukan lansia sebagai obyek politik. Sebaliknya, suara politik lansia seharusnya dipandang sebagai dukungan dari para lansia dan menjadikan lansia sebagai aset bangsa demi masyarakat yang sejahtera. Namun, bagaimana supaya penduduk lansia bisa menyumbangkan suaranya dengan baik? Tentunya mereka harus punya kualitas yang baik. Jika tidak, suara politik mereka akan hilang percuma. Pengalaman pemilu legislatif lalu, beberapa kasus penduduk lansia mengalami kesalahan pengisian formulir atau karena ketidaktahuan mereka sehingga mengisi asal saja.

Memang secara umur mereka umumnya sudah mengalami penurunan berbagai kondisi tubuh. Namun, kecepatan penurunan tersebut sebenarnya bisa dicegah jika para elite politik sudah punya wawasan kelanjutusiaan sehingga dapat melakukan investasi sumber daya manusia dari sekarang. Jika para elite politik jeli, seharusnya dapat memanfaatkan potensi mereka karena penduduk lansia cenderung semakin meningkat jumlahnya di masa depan. Tahun 2014 ini jumlahnya 20,793 juta dan pada 2019 akan mencapai 25,901,9 juta. Suatu jumlah yang tidak bisa diabaikan dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.

Uang dan Sunyinya Suara Agama

Paulinus Yan Olla MSF

PEMILU legislatif baru saja berlalu. Euforia pesta demokrasi berubah menjadi kabung nasional para caleg gagal.

Janji-janji pemilu dan rezeki musiman yang ditaburkan para caleg dan dinikmati sebagian besar pemilik suara berubah menjadi petaka. Yang dihasilkan hanya caleg stres dan kepentingan umum yang terancam terabaikan oleh bayang-bayang politik uang.

Jika pemilu merupakan partisipasi minimal masyarakat dalam politik untuk merajut masa depan sebuah bangsa, kiblatnya seharusnya terarah pada pertarungan program-program partai untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat.

Penunggang Demokrasi

M Subhan SD

PENDAMBA demokrasi percaya popularitas dan figur akan linier dengan elektabilitas. Maka, politisi seperti Nurul Arifin (Partai Golkar) atau Eva Kusuma Sundari (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) bakal tak sulit mempertahankan kursinya di DPR. Nurul adalah mantan aktris top, penggerak kaum perempuan, dan punya rekam jejak cukup bagus selama berkiprah di DPR 2009-2014. Eva juga dikenal piawai berpolitik. Namun, argumen rasional itu tiba-tiba irasional. Keduanya tampaknya terpental dari Senayan. Sebaliknya banyak orang yang bermasalah yang terpilih.

Kekalahan Nurul, seperti diakuinya sendiri, karena persaingan tidak sehat. Meminjam Thomas Hobbes (1588-1679), para politikus menjadi serigala yang memakan temannya sendiri (homo homini lupus), bahkan di internal partai. ”Tidak ada etikanya lagi, saling makan,” kata Nurul. Popularitas dan figur rupanya tak cukup. Politik uang (money politics) menunggu momen penting untuk menyalip di tikungan terakhir. Uang tetap berkuasa dan menjadi segala-galanya.