23/04/14

Apresiasi Menjelang Transisi Kekuasaan

Antonius Purwanto

SETENGAH tahun menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah relatif membaik. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan pemerintah menjaga kondisi politik dan ekonomi sehingga pemilu legislatif berjalan aman dan lancar.

Memasuki empat setengah tahun periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 April 2014, dua persoalan besar yang mengindikasikan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Pertama, menyangkut persiapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Kedua, kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi di tengah proses transisi kekuasaan politik tersebut.

Untuk penyelenggaraan pemilu legislatif, pemerintah terbukti mampu mengakomodasi sistem pemilu yang relatif berlangsung aman dan lancar serta tak diganggu isu kecurangan sebagaimana Pemilu 2009. Hal ini memberikan peluang bagi partai-partai politik untuk bersaing secara lebih sehat dan melahirkan kader-kader potensial untuk ditawarkan kepada pemilih.

Meskipun penyelenggaraan pemilu legislatif masih ditandai sejumlah insiden di beberapa daerah, secara keseluruhan peristiwa-peristiwa itu tidak mengganggu proses pemilu. Dari sisi hasil pemilu legislatif, pemerintah dinilai mampu mengantisipasi potensi konflik sosial pasca pemilu setelah sejumlah proses hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menempatkan komposisi parpol pemenang Pemilu Legislatif 2014 yang berbeda dari komposisi Pemilu 2009.

Di bidang ekonomi, penilaian publik tidak lepas dari upaya pemerintah mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah hiruk-pikuk penyelenggaraan pemilu dan pemulihan ekonomi global. Kondisi nyata yang dihadapi publik saat ini adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok. Walaupun inflasi relatif rendah (Maret 2014 hanya 0,08 persen), sejumlah komoditas justru mengalami kenaikan harga, seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Untuk hal ini, sebagian besar responden menyatakan kekecewaan.

Pemilu aman

Sejumlah persoalan membayangi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 lalu, di antaranya kisruh daftar pemilih tetap, keterlambatan distribusi logistik, dan penghitungan suara di sejumlah daerah. Sejumlah insiden politik juga terjadi menjelang pelaksanaan pencoblosan, seperti temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bahwa sejak tahun 2013 sedikitnya terjadi 19 kasus kekerasan yang motifnya diduga terkait politik. Sementara itu, dari Januari hingga Februari 2014, sudah terjadi enam kasus kekerasan, yang meliputi penembakan, penganiayaan, teror, intimidasi, pembakaran mobil, dan perusakan atribut kampanye.

Temuan serupa juga diungkapkan Jaringan Pemilu Aceh. Menurut lembaga ini, telah terjadi 54 kasus kekerasan pemilu di sejumlah daerah di Aceh selama Maret 2014. Sebut saja kasus penembakan terhadap posko pemenangan calon anggota legislatif dan penganiayaan yang menewaskan Ketua Partai Nasional Aceh Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Juwaini pada Februari lalu.

Meski diiringi sejumlah peristiwa kekerasan yang bersifat sporadis di daerah tertentu, pemilu kali ini relatif berjalan sukses, aman, dan lancar. Ini berarti, pemerintah mampu meredam kekerasan politik tersebut sehingga tidak memicu kekerasan lain yang berskala besar. Apresiasi publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik dan keamanan terbilang tinggi.

Dalam jajak pendapat tiga bulanan Kompas terungkap, 45 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan di tahun politik ini. Kepuasan responden kali ini meningkat hampir 8 persen dibandingkan dengan hasil jajak pendapat 3 bulan sebelumnya. Apresiasi publik kali ini terbilang paling tinggi semenjak April 2011.

Hukum dan ekonomi

Terlepas dari pelaksanaan pemilu, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan punya penilaian tersendiri. Dalam bidang hukum, korupsi masih dipandang sebagai kasus terpenting. Sorotan publik terhadap kelambanan aparat penegak hukum dalam merespons kasus korupsi yang terungkap masih mendominasi penilaian mereka terhadap kinerja penegakan hukum. Proses hukum yang berbelit-belit menyisakan keraguan publik tentang keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 74 politikus terjerat kasus korupsi sejak tahun 2007 hingga April 2014. KPK juga mencatat, ada 327 pejabat negara tingkat pusat dan lokal yang terlibat korupsi. Dengan kondisi ini, wajar kalau peringkat korupsi Indonesia masih berada di urutan bawah. Tahun 2013, survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114 dari 176 negara dengan skor 32. Skor itu sama dengan hasil survei serupa yang dilansir Transparency International tahun 2012. Itu berarti, penanganan korupsi yang dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil signifikan.

Fenomena ini kembali terungkap dalam jajak pendapat 54 bulan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus korupsi kembali terpuruk dibandingkan dengan tiga bulan yang lalu. Hanya tiga dari sepuluh responden (34,2 persen) yang menyatakan puas. Tiga bulan sebelumnya, tingkat kepuasan responden hampir mendekati 40 persen (38,2 persen).

Citra positif

Meskipun kinerja pemerintahan dinilai belum optimal, di usia pemerintahannya yang ke-54 bulan ini citra terhadap Yudhoyono mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam jajak pendapat kali ini, sebagian besar (60,1 persen) responden memandang positif terhadap Yudhoyono. Penilaian ini bisa dianggap sebagai prestasi setelah hampir tiga tahun citra Yudhoyono terus merosot.

Kemampuan Yudhoyono menjaga sikap ketika diterpa isu tentang keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi menimbulkan simpati publik terhadap kepemimpinannya. Keberhasilan Yudhoyono dalam menjaga stabilitas politik di tengah hiruk pikuk parpol dan sejumlah tokoh dalam pertarungan politik menjelang pemilu dan pemilu presiden juga memberi kesan positif kepada publik.

Boleh jadi, kemampuan Yudhoyono mengelola peran dirinya dalam menghadapi kedua isu tersebut telah membuahkan citra positif bagi dirinya. Apresiasi positif yang muncul pada pengujung masa pemerintahannya ini bisa juga menggambarkan harapan publik menjelang transisi kekuasaan, yaitu terbentuknya pemerintahan baru yang lebih kuat, lebih berkualitas, dan lebih aspiratif. 

Antonius Purwanto, Litbang Kompas
KOMPAS, 21 April 2014
                                      

Perempuan dan Langkah Afirmatif

Lies Marcoes

SECARA  normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik adalah niscaya.

Niscaya karena hanya dengan cara itu kepentingan perempuan yang dirundingkan dan diambil melalui keputusan-keputusan demokratis bisa disuarakan. Niscaya karena jika hanya ”dititipkan” kepada pihak lain (lelaki) kepentingan itu bisa bias (membelok) atau bahkan menguap. Langkah afirmatif dengan mengambil gagasan UNDP yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan merupakan aksi paling moderat dari mandat konvensi CEDAW. Ini konvensi yang memastikan tak ada diskriminasi terhadap perempuan berbasis prasangka jender. Sejumlah besar negara yang ikut menandatangani konvensi ini memang menggunakan mekanisme kuota 30 persen untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara di mana sebuah keputusan digodok, dilahirkan, dan harus dilaksanakan.

Berbagai kendala

Itu idealnya. Di tingkat praktis kita menghadapi berbagai kendala. Persoalan paling laten adalah karena ruang publik bukanlah ruang yang siap dan mengerti mengapa keterwakilan penting. Ini jelas karena sejak awal dunia politik dibangun di arena publik yang berangkat dari dikotomi yang memisahkan domain lelaki dan perempuan atau ruang publik dan privat/domestik. Inilah kritik fundamental para feminis terhadap konsep ruang publik gagasan Jurgen Habermas itu.

Konsep ruang ini tak menghitung kepentingan mereka yang selama ini ”dirumahkan” seperti perempuan dan kaum difabel. Akibatnya, ketika perempuan hendak masuk ke ruang itu, mereka dianggap penumpang gelap yang akan menggeser dan jadi pesaing atas dominasi lelaki yang merasa pemilik sah lembaga itu.

Di tingkat rumah tangga dan komunitas, perempuan berhadapan dengan efek biner yang sama. Pandangan budaya, agama, bahkan politik telah mendefinisikan status perempuan secara ajek sebagai ibu rumah tangga. Itu berarti, di ranahnya sendiri, mereka bukan pemegang kuasa dan otoritas. Mereka penumpang yang peran dan statusnya ditentukan pihak lain yang dianggap nakhoda (suami/keluarga besar). Ini berdampak besar ketika perempuan ”nyaleg”. Keputusannya sangat ditentukan sejauh mana suami memberi dukungan, termasuk pendanaan. Di sejumlah kasus, keterwakilan mereka perpanjangan tangan suaminya yang secara politik tak memungkinkan untuk maju sendiri.

Soal lain, langkah afirmatif hanya mensyaratkan ”angka”. Perempuan calon harus berhadapan dengan sikap yang meragukan kemampuan mereka. Sebuah sikap yang hampir tak pernah berlaku pada lelaki meski kualitas mereka luar biasa kedodoran. Masalahnya karena arena itu dianggap ruang main mereka, publik sering kali punya permakluman atas kedunguan mereka, sebuah sikap yang tak berlaku bagi perempuan. Lihat saja ketika Angel Lelga mempertontonkan ”kelasnya” di media televisi, ia sontak jadi bulan-bulanan. Olok-olok yang sama sebetulnya bisa dilontarkan kepada anggota DPR yang juga ”dodol”, tetapi bagi mereka seperti ada permakluman atas ketidakwarasannya.

Dari tiga persoalan ini saja dapat dibaca betapa tak gampang memastikan upaya arif yang bisa menjamin keterwakilan perempuan. Hampir pasti, upaya afirmatif di mana pun di dunia berangkat dari keadaan yang memang perempuan sendiri tak/belum siap masuk ke gelanggang politik. Ini disebabkan perlakuan diskriminatif yang telah lebih dulu menerpa mereka. Karenanya, upaya lanjutan yang dapat memastikan keterwakilan itu bisa terkawal terus diupayakan. Ini agar keterwakilan itu memiliki kepastian dan tak hanya di tingkat angka, tetapi juga makna.

Dalam konteks politik di Indonesia, kita menyaksikan bagaimana keterwakilan itu didemonstrasikan dalam pemilu legislatif. Upaya-upaya sistemik agar perempuan terwakili di setiap jenjang relatif telah dipatuhi partai. Praktis tiap partai di setiap dapil memasang perempuan. Dari sisi ini, afirmatif di tingkat paling elementer telah terpenuhi. Namun, soal keterpilihan, masalah lain. Afirmatif tak berlaku pada tingkat pemilihan. Lelaki dan perempuan dari satu partai sama harus bersaing memperebutkan kursi. Ini berarti seorang caleg perempuan tak hanya harus bersaing dengan sesama calon dari partainya di dapil sama, tetapi juga dengan lelaki dan perempuan lain di satu dapil dari partai berbeda.

Gempa politik

Persaingan serupa ini pada kenyataannya memang jadi ”gempa politik” bagi caleg perempuan. Seperti Kak Zu, demikian saya memanggilnya. Ia semula hanya guru TK/PAUD yang dibangun partai lokal yang berkuasa di Aceh dengan gaji Rp 500.000. Ayahnya penarik becak, suaminya sopir. Februari 2013 saat partai panik menentukan daftar calon sementara, pamannya dari partai lokal—lawan partai berkuasa—membujuknya nyaleg dengan janji partai akan bantu. Ajakan bukan tanpa alasan. Ia menggenapi aturan keterwakilan 30 persen perempuan karena tanpa itu partai akan tercoret.

Kak Zu menyangka ia hanya akan main air semata kaki. Nyatanya, belanja politik untuk partai dan kampanye menenggelamkannya hingga ke leher. Ia sejak awal sadar, perannya hanya ”timun bengkok (untuk) memenuhi keranjang”. Begitu masuk, ia terseret ke pusaran arus kampanye yang nyaris kalap. Mobil suaminya dijual. Sepanjang kampanye, suaminya harus mengawal. Praktis mereka berdua tak lagi mencari nafkah enam bulan. Modal habis, ia meminta bantuan ayahnya yang kemudian menggadaikan kebun rambutannya.

Menangkah? Tidak. Kehidupan keluarga itu guncang. Suami tak bisa kembali ”narik” karena dianggap pengkhianat partai penguasa yang menguasai lintasan ”trayek”. Kak Zu harus cari sekolah baru karena posisi lama digantikan orang. Mereka sempat mengungsi ke rumah orangtua akibat ancaman kekerasan.

Kasus Kak Zu pasti bukan pengecualian dan tak bisa dijadikan alasan surut langkah. Yang harus dipikirkan, bagaimana melanjutkan kebijakan politik afirmatif tanpa menimbulkan gempa politik dan gelombang tsunami di keluarga. Dari pengalaman sejumlah negara seperti India, 10 tahun pertama upaya afirmatif tak gampang. Di tahun-tahun pertama keterwakilan perempuan diisi dinasti penguasa seperti juga di Indonesia. Namun, karena mereka masyarakat pembelajar, dalam waktu singkat keterwakilan itu membuahkan hasil bukan hanya bagi perempuan, melainkan juga bagi perbaikan negeri itu. Kebijakan-kebijakan terbaru yang dilahirkan membawa perubahan sangat signifikan terhadap cita-cita, apresiasi warga terhadap kaum perempuan. Antara lain dengan melawan politik uang dan korupsi di lembaga negara dan dengan cara itu memperlihatkan signifikansi keterwakilan perempuan di parlemen. 

Lies Marcoes, Peneliti
KOMPAS, 21 April 2014

Perempuan dan Langkah Afirmatif

Lies Marcoes

SECARA  normatif, tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di ruang publik adalah niscaya.

Niscaya karena hanya dengan cara itu kepentingan perempuan yang dirundingkan dan diambil melalui keputusan-keputusan demokratis bisa disuarakan. Niscaya karena jika hanya ”dititipkan” kepada pihak lain (lelaki) kepentingan itu bisa bias (membelok) atau bahkan menguap. Langkah afirmatif dengan mengambil gagasan UNDP yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan merupakan aksi paling moderat dari mandat konvensi CEDAW. Ini konvensi yang memastikan tak ada diskriminasi terhadap perempuan berbasis prasangka jender. Sejumlah besar negara yang ikut menandatangani konvensi ini memang menggunakan mekanisme kuota 30 persen untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara di mana sebuah keputusan digodok, dilahirkan, dan harus dilaksanakan.

Berbagai kendala

Itu idealnya. Di tingkat praktis kita menghadapi berbagai kendala. Persoalan paling laten adalah karena ruang publik bukanlah ruang yang siap dan mengerti mengapa keterwakilan penting. Ini jelas karena sejak awal dunia politik dibangun di arena publik yang berangkat dari dikotomi yang memisahkan domain lelaki dan perempuan atau ruang publik dan privat/domestik. Inilah kritik fundamental para feminis terhadap konsep ruang publik gagasan Jurgen Habermas itu.

Konsep ruang ini tak menghitung kepentingan mereka yang selama ini ”dirumahkan” seperti perempuan dan kaum difabel. Akibatnya, ketika perempuan hendak masuk ke ruang itu, mereka dianggap penumpang gelap yang akan menggeser dan jadi pesaing atas dominasi lelaki yang merasa pemilik sah lembaga itu.

Di tingkat rumah tangga dan komunitas, perempuan berhadapan dengan efek biner yang sama. Pandangan budaya, agama, bahkan politik telah mendefinisikan status perempuan secara ajek sebagai ibu rumah tangga. Itu berarti, di ranahnya sendiri, mereka bukan pemegang kuasa dan otoritas. Mereka penumpang yang peran dan statusnya ditentukan pihak lain yang dianggap nakhoda (suami/keluarga besar). Ini berdampak besar ketika perempuan ”nyaleg”. Keputusannya sangat ditentukan sejauh mana suami memberi dukungan, termasuk pendanaan. Di sejumlah kasus, keterwakilan mereka perpanjangan tangan suaminya yang secara politik tak memungkinkan untuk maju sendiri.

Soal lain, langkah afirmatif hanya mensyaratkan ”angka”. Perempuan calon harus berhadapan dengan sikap yang meragukan kemampuan mereka. Sebuah sikap yang hampir tak pernah berlaku pada lelaki meski kualitas mereka luar biasa kedodoran. Masalahnya karena arena itu dianggap ruang main mereka, publik sering kali punya permakluman atas kedunguan mereka, sebuah sikap yang tak berlaku bagi perempuan. Lihat saja ketika Angel Lelga mempertontonkan ”kelasnya” di media televisi, ia sontak jadi bulan-bulanan. Olok-olok yang sama sebetulnya bisa dilontarkan kepada anggota DPR yang juga ”dodol”, tetapi bagi mereka seperti ada permakluman atas ketidakwarasannya.

Dari tiga persoalan ini saja dapat dibaca betapa tak gampang memastikan upaya arif yang bisa menjamin keterwakilan perempuan. Hampir pasti, upaya afirmatif di mana pun di dunia berangkat dari keadaan yang memang perempuan sendiri tak/belum siap masuk ke gelanggang politik. Ini disebabkan perlakuan diskriminatif yang telah lebih dulu menerpa mereka. Karenanya, upaya lanjutan yang dapat memastikan keterwakilan itu bisa terkawal terus diupayakan. Ini agar keterwakilan itu memiliki kepastian dan tak hanya di tingkat angka, tetapi juga makna.

Dalam konteks politik di Indonesia, kita menyaksikan bagaimana keterwakilan itu didemonstrasikan dalam pemilu legislatif. Upaya-upaya sistemik agar perempuan terwakili di setiap jenjang relatif telah dipatuhi partai. Praktis tiap partai di setiap dapil memasang perempuan. Dari sisi ini, afirmatif di tingkat paling elementer telah terpenuhi. Namun, soal keterpilihan, masalah lain. Afirmatif tak berlaku pada tingkat pemilihan. Lelaki dan perempuan dari satu partai sama harus bersaing memperebutkan kursi. Ini berarti seorang caleg perempuan tak hanya harus bersaing dengan sesama calon dari partainya di dapil sama, tetapi juga dengan lelaki dan perempuan lain di satu dapil dari partai berbeda.

Gempa politik

Persaingan serupa ini pada kenyataannya memang jadi ”gempa politik” bagi caleg perempuan. Seperti Kak Zu, demikian saya memanggilnya. Ia semula hanya guru TK/PAUD yang dibangun partai lokal yang berkuasa di Aceh dengan gaji Rp 500.000. Ayahnya penarik becak, suaminya sopir. Februari 2013 saat partai panik menentukan daftar calon sementara, pamannya dari partai lokal—lawan partai berkuasa—membujuknya nyaleg dengan janji partai akan bantu. Ajakan bukan tanpa alasan. Ia menggenapi aturan keterwakilan 30 persen perempuan karena tanpa itu partai akan tercoret.

Kak Zu menyangka ia hanya akan main air semata kaki. Nyatanya, belanja politik untuk partai dan kampanye menenggelamkannya hingga ke leher. Ia sejak awal sadar, perannya hanya ”timun bengkok (untuk) memenuhi keranjang”. Begitu masuk, ia terseret ke pusaran arus kampanye yang nyaris kalap. Mobil suaminya dijual. Sepanjang kampanye, suaminya harus mengawal. Praktis mereka berdua tak lagi mencari nafkah enam bulan. Modal habis, ia meminta bantuan ayahnya yang kemudian menggadaikan kebun rambutannya.

Menangkah? Tidak. Kehidupan keluarga itu guncang. Suami tak bisa kembali ”narik” karena dianggap pengkhianat partai penguasa yang menguasai lintasan ”trayek”. Kak Zu harus cari sekolah baru karena posisi lama digantikan orang. Mereka sempat mengungsi ke rumah orangtua akibat ancaman kekerasan.

Kasus Kak Zu pasti bukan pengecualian dan tak bisa dijadikan alasan surut langkah. Yang harus dipikirkan, bagaimana melanjutkan kebijakan politik afirmatif tanpa menimbulkan gempa politik dan gelombang tsunami di keluarga. Dari pengalaman sejumlah negara seperti India, 10 tahun pertama upaya afirmatif tak gampang. Di tahun-tahun pertama keterwakilan perempuan diisi dinasti penguasa seperti juga di Indonesia. Namun, karena mereka masyarakat pembelajar, dalam waktu singkat keterwakilan itu membuahkan hasil bukan hanya bagi perempuan, melainkan juga bagi perbaikan negeri itu. Kebijakan-kebijakan terbaru yang dilahirkan membawa perubahan sangat signifikan terhadap cita-cita, apresiasi warga terhadap kaum perempuan. Antara lain dengan melawan politik uang dan korupsi di lembaga negara dan dengan cara itu memperlihatkan signifikansi keterwakilan perempuan di parlemen. 

Lies Marcoes, Peneliti
KOMPAS, 21 April 2014

Dewi Sartika dan Kartini Berduka

Dedi Haryadi

ADA dua isu penting yang harus dibicarakan kalau kita  membahas korupsi dan jender. Pertama, apakah perempuan kurang koruptif ketimbang laki-laki dalam birokrasi, institusi politik atau bisnis. Tiga institusi penting di mana korupsi biasanya bersimpul. Kedua, bagaimana dampak korupsi pada perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal.

Informasi tentang kecenderungan perempuan dan laki-laki melakukan tindakan korupsi ini penting untuk membangun strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau benar perempuan kecenderungan perilakunya kurang koruptif, maka bisa didorong perempuan  mengisi posisi penting dalam institusi birokrasi, bisnis, dan politik.

Perempuan dan anak-anak, terlebih dalam masyarakat patrilineal, biasanya lebih rentan dan berisiko tinggi termarjinalkan dalam masyarakat. Ketika korupsi terjadi, bisa jadi perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal yang paling dirugikan.

Informasi tentang dampak korupsi pada perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal penting untuk memperbaiki desain kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pembangunan supaya tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga memperbaiki relasi jender di masyarakat.

Dewi Sartika dan Kartini,  dua pionir pemberdaya perempuan, di alam baka sana,  mungkin senang sekaligus berduka melihat perkembangan relasi jender di Tanah Air saat ini.  Senang karena ketimpangan jender makin menyempit. Sekarang ini  akses perempuan untuk menguasai  informasi, teknologi, pendidikan, bisnis, dan kekuasaan politik makin terbuka. Demikian juga profesi dan jabatan apa pun sekarang ini bisa diisi perempuan.

Kecewa karena lebih dari satu dekade terakhir  bukan hanya makin  banyak, melainkan juga makin berbobot dan meluas  perempuan terlibat  kasus korupsi. Makin berbobot artinya makin tinggi jabatan dan prestise  perempuan yang terlibat korupsi. Makin meluas artinya profesi perempuan yang terlibat korupsi makin beragam. Data yang ada menunjukkan kecenderungan itu.

Korupedia, Ensiklopedia Korupsi Indonesia, selama periode 2000-2012 mencatat ada 202 laporan kasus korupsi yang sudah berketetapan hukum. Dari  202 kasus tersebut, 12 kasus  atau 5,94 persen melibatkan perempuan, selebihnya laki-laki. Proporsi perempuan yang korup masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

Dari kedua belas kasus korupsi yang melibatkan perempuan tersebut, sebanyak 1 kasus terjadi pada 2006, 2  kasus pada 2007,  1 kasus pada 2008, 1 kasus pada 2009, 4 kasus pada 2011, dan 3 kasus pada 2012. Korupedia belum memutakhirkan  lagi datanya  sehingga luput merekam empat  putusan yang terjadi pada 2012. Dengan demikian, pada 2012 tersebut kalau direkapitulasi, ada  tujuh perempuan yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Jumlah perempuan yang terbukti  korupsi  sangat mungkin bertambah. Sebab, saat ini sekurangnya ada tujuh perempuan tersangka korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Secara kualitatif, perempuan yang terbukti bersalah atau masih menjadi tersangka  makin hari makin berkelas. Terakhir mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.

Konstruksi sosial

Terungkapnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan perempuan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perempuan bukanlah makhluk khusus yang imun terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Perempuan juga bisa tergoda untuk serakah dan berbohong, bisa egois mementingkan diri sendiri, curang dalam persaingan bisnis, menyikut lawan  dalam persaingan politik dan jabatan, dan lain-lain.

Pendek kata, ketika berkuasa  di birokrasi, lembaga politik atau bisnis, perempuan  juga berpotensi   menyelewengkan amanah dan  kekuasaannya. Dewi Sartika dan Kartini barangkali tidak menduga sekarang perempuan pun bisa jadi musuh publik yang mencemaskan.

Keterlibatan perempuan dalam korupsi juga bukan peristiwa kebetulan. Di sana ada motif, rencana , dan tujuan. Mereka harus lihai  menyuap ketika harus mendapatkan tambahan jatah kuota impor daging sapi, ketika  berusaha memenangi tender proyek,  ketika menginginkan jabatan publik yang lebih tinggi, atau ketika berusaha memperoleh izin untuk mengonversi lahan untuk berkebun kelapa sawit, dan lain-lain. 

Kalau sekarang kita mendapati kecenderungan perilaku koruptif  perempuan juga menguat, maka itu pertanda mungkin tidak ada diferensiasi jender dalam tindakan koruptif. Studi terbaru lintas negara  yang dilakukan Justin Esarey dan Gina Chirillo dari  Rice University tentang ”Fairer Sex” or Purity Myth? Corruption, Gender, and Institutional Context  menunjukkan di negara-negara  demokratis  yang prevalensi korupsinya endemik, kecenderungan koruptif laki-laki dan perempuan sama saja.

Kecenderungan perempuan koruptif yang rendah bisa menjadi manifes dan membesar  kalau institusi politik  dan hukum juga koruptif,  kontrol publik terbatas, dan mekanisme  pengawasan internal dan eksternal dalam organisasi tidak bekerja.

Implikasi

Apa implikasi meningkatnya kecenderungan perempuan korup? Pertama, meruntuhkan  keyakinan  yang selama ini bercokol dalam benak orang bahwa perempuan kurang koruptif dibandingkan laki-laki.  Keyakinan itu bukan tanpa dasar karena ada beberapa bukti empiris yang mendukung.

Sebuah studi lintas negara yang mencakup 150 negara di Eropa, Afrika, dan Asia, misalnya, sampai pada kesimpulan bahwa perempuan lebih bisa dipercaya dan rendah risikonya melakukan tindakan koruptif. Lihat, misalnya, studi David Dollar, ”Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Government” dalam World Bank Working Paper Series No 4 tahun (1999).

Kedua, relasi jender yang tak seimbang menyebabkan  perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal  biasanya lebih rentan dan berisiko tinggi termarjinalisasi dalam masyarakat. Kalau  yang mendistorsi dan menjarah sumber daya publik itu perempuan, maka  perempuan dan anak-anak  jugalah yang  menjadi korban korupsi. Ironis dan menyakitkan. 

Kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPPIDT) yang di antaranya melibatkan seorang politisi perempuan bisa dijadikan contoh menarik. Dalam keadaan daerahnya tertinggal dan infrastrukturnya yang buruk, perempuan dan anak-anak   sudah menjadi korban dengan sendirinya. Mereka menjadi korban untuk kedua kalinya ketika dana yang dialokasikan untuk pembangunan daerahnya dikorupsi.

Kasus ini   menunjukkan sangat mungkin terjadi perempuan menindas perempuan dan anak-anak. Inilah barangkali yang menjadikan Kartini dan Dewi Sartika kecewa. 

Ketiga, tidak relevan lagi  mendorong perempuan masuk dan mengisi jabatan publik, politik, dan bisnis dilihat sebagai  bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Karena dalam keadaan demokratis tapi endemik korupsi, kecenderungan koruptif laki-laki dan perempuan sama saja.

Di sini kita harus memisahkan dengan jelas isu keadilan jender dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mendorong perempuan yang sadar jender masuk ke dalam  institusi birokrasi, politik, dan bisnis  merupakan isu  keadilan jender, yang harus tetap  diperjuangkan. 

Agenda utama

Apa bisa kita lakukan untuk mengatasi kecenderungan perempuan koruptif? Di negara-negara demokratis yang korupsinya minimum, perempuan memang  risiko korupnya lebih rendah daripada laki-laki. Konstantasi ini memberikan inspirasi bagi kita untuk, pertama, terus memperbaiki kualitas demokrasi dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Memastikan adanya pergantian pemerintah secara tertib dan teratur; bebas dan mandirinya institusi peradilan; kuatnya partai politik oposisi; mandiri dan bebasnya media; dan kuatnya gerakan sosial antikorupsi merupakan jalan keluar yang harus ditempuh.  Ajeknya kelima pranata sosial itulah yang memberikan kontribusi besar pada rendahnya prevalensi korupsi di negara-negara  demokrasi liberal.

Kedua, sekecil apa pun kecenderungan perempuan koruptif, kita harus mengembangkan jaringan pengaman bagi korban korupsi, khususnya perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal.  Kita harus memastikan dan memulihkan hak-hak dasar mereka atas  kecukupan pangan dan air bersih, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja dan berusaha.

Sayangnya, sejauh ini korban korupsi itu sulit ditemukan dan dikenali baik karena ada hambatan metodologis maupun nilai sosial dalam masyarakat.  Karena korban korupsi sulit ditemukan dan dikenali, maka studi tentang penelusuran korban korupsi  menjadi strategis dan penting.

Selain untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang dampak korupsi pada  relasi jender, perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal, studi ini juga berguna untuk memperbaiki praksis keterlibatan perempuan dalam  institusi birokrasi, politik, dan bisnis.

Sukses mengerjakan kedua agenda itu bukan hanya akan memperkecil kecenderungan perempuan koruptif, tetapi juga bisa mengatasi dampak korupsi terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal. Itu akan cukup  membuat Dewi Sartika dan Kartini bahagia dalam tidur panjangnya.

Dedi Haryadi, Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia
KOMPAS, 21 April 2014
 

Subsidi BBM Ancaman Utama bagi Perekonomian

Faisal Basri

BAHAN bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memicu perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian.

Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ambil contoh pada 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011.

Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen.

Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan Rp 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun).

Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat.

Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik diperkirakan membengkak dari semula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang sebesar Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun.

Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN) dan anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya sehingga rawan disalahgunakan.

Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka, pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang.

Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat).

Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan, itu adalah subsidi BBM.

Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kesatria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini.

Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis.

Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM, setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kesatria.  Utama bagi Perekonomian
Faisal Basri, Ekonom
KOMPAS, 21 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
BAHAN bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memicu perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian.

Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ambil contoh pada 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011.

Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen.

Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan Rp 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun).

Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat.

Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik diperkirakan membengkak dari semula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang sebesar Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun.

Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN) dan anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya sehingga rawan disalahgunakan.

Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka, pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang.

Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat).

Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan, itu adalah subsidi BBM.

Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kesatria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini.

Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis.

Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM, setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kesatria. 

Faisal Basri, Ekonom
KOMPAS, 21 April 2014

Subsidi BBM Ancaman Utama bagi Perekonomian

Faisal Basri

BAHAN bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memicu perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian.

Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ambil contoh pada 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011.

Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen.

Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan Rp 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun).

Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat.

Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik diperkirakan membengkak dari semula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang sebesar Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun.

Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN) dan anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya sehingga rawan disalahgunakan.

Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka, pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang.

Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat).

Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan, itu adalah subsidi BBM.

Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kesatria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini.

Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis.

Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM, setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kesatria.  Utama bagi Perekonomian
Faisal Basri, Ekonom
KOMPAS, 21 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
BAHAN bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memicu perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian.

Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ambil contoh pada 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011.

Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen.

Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan Rp 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun).

Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat.

Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik diperkirakan membengkak dari semula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang sebesar Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun.

Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN) dan anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya sehingga rawan disalahgunakan.

Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka, pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang.

Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat).

Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan, itu adalah subsidi BBM.

Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kesatria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini.

Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis.

Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM, setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kesatria. 

Faisal Basri, Ekonom
KOMPAS, 21 April 2014