Pengangguran Terdidik dan Radikalisme

“Tingkat pengangguran terbuka Indonesia berdasarkan pendidikan yang ditamatkan cukup membahayakan." (Fasli Djalal, 27 April 2015)

Harian Kompas pada 4 Mei 2015 merilis data terkait pengangguran terdidik berdasarkan paparan Prof Dr Fasli Djalal, mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Fasli yang juga mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengingatkan perlunya memikirkan ulang pendidikan tinggi bagi anak Indonesia agar diserap industri. Ia menggugat, apakah masih perlu mendidik semua anak selama empat tahun di perguruan tinggi atau cukup memberikan pelatihan bersertifikat internasional enam bulan agar mereka bisa langsung bekerja di sejumlah negara.

Islam Pascanegara Bangsa

Zuly Qodir

”Indonesia perlu merumuskan teologi yang dapat menegosiasikan antara Islam dan negara secara tepat dan bijaksana, bukan dikotomik sebagai sebuah negara bukan sekuler, melainkan bukan pula negara agama.”

(Abdulahi Ahmed An Naim, 2009)

TAHUN 2013 hampir kita tinggalkan. Masa depan bangsa ini tak bisa dibiarkan dalam karut-marut karena persoalan keagamaan. Intoleransi dan kekerasan atas nama agama harus dicegah.

Salah satu umat yang diharapkan adalah umat Islam. Penganut Islam Indonesia yang mencapai 88,7 persen merupakan potensi yang sangat besar dalam peran yang dapat dilakukan, khususnya dalam perdamaian dan penyebaran Islam yang berkultur Indonesia, sebuah gagasan tentang Islam yang ramah, toleran, dan tak gampang marah sebagai Islam pascanegara-bangsa.

Partai Islam dan Demokrasi

Zuly Qodir 

Kiamat Sudah Dekat! Judul tayangan serial televisi yang kerap muncul itu agaknya tepat memberikan ilustrasi atas kondisi partai-partai dakwah di negeri ini.

Gambaran itu juga bisa menjadi ilustrasi hendak kiamatnya partai Islam di Indonesia pada Pemilu 2014 secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian Lingkaran Survei Indonesia 2012, partai Islam hanya akan menjadi komplementer alias pelengkap pada pemilu mendatang. Beberapa faktor yang menyebabkan merosotnya perolehan suara partai Islam antara lain menguatnya fenomena ”Islam Yes, Partai Islam No”, pendanaan partai politik, tindakan kekerasan organisasi massa Islam, dan kemampuan partai nasionalis mengako- modasi kepentingan umat Islam. Hal lain adalah perilaku politisi partai dakwah yang kacau-balau.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, agaknya ini bisa kita jadikan pelajaran berharga tentang kehadiran partai Islam atau gerakan Islam politik yang setiap lima tahun turut serta dalam pemilu, tetapi tak pernah memberi warna secara signifikan. Dalam kaitan itu, sepertinya slogan ”Islam Yes, Partai Islam No” cukup relevan jika dikaitkan dengan perolehan suara partai Islam.