Skenario Islah, ”Inkracht” atau ”Bubrah”

J Kristiadi

Pilkada serentak pada Desember 2015 yang akan memilih lebih dari 250 kepala daerah diperkirakan menghabiskan uang rakyat hampir menyentuh Rp 7 triliun. Ironinya, perhelatan politik masif tersebut tanpa greget wacana yang menyentuh kepentingan publik. Isu-isu politik didominasi oleh pertarungan internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan memperebutkan kepengurusan. Perdebatan berkepanjangan dan saling siasat mewacanakan beberapa pilihan untuk mengatasi kemelut kedua parpol itu, antara lain revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, penerbitan perppu, arbitrase, menitipkan kader partai pada sekutunya, islah dan inkracht. Pilihan dua opsi terakhir itu beberapa minggu ini banyak dibicarakan.

Pilihan antara inkracht dan islah sama baiknya. Namun, kualitas hasil tidak ditentukan oleh mekanisme teknikal, tetapi tergantung pada sutradara yang mengendalikan tokoh-tokoh kedua parpol tersebut. Setidak-tidaknya terdapat tiga sutradara yang dapat terlibat dalam proses mengatasi konflik PG dan PPP. Mereka itu adalah ”kapital”, ”interes”, dan ”suara rakyat”. Ketiga sutradara tersebut dapat mempunyai skenario sendiri-sendiri, tetapi dapat pula berkolaborasi dan bersinergi satu sama lain.

Pernak-pernik Golkar

Ikrar Nusa Bhakti

Suhardiman, satu-satunya tokoh pendiri kelompok induk organisasi—populer lewat singkatannya: Kino—yang menjadi cikal bakal Golongan Karya yang masih hidup, pasti amat sedih melihat kondisi Partai Golkar saat ini. Betapa tidak. Sejarah politik Partai Golkar merupakan sejarah yang panjang.

Golkar lahir dari suatu situasi politik yang mencekam pada era akhir Orde Lama dan awal Orde Baru. Di tengah hubungan segitiga sama sisi antara Presiden Soekarno di titik puncak, Partai Komunis Indonesia (PKI) di kaki kiri, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di kaki kanan, tiga kolonel TNI AD pada era akhir Demokrasi Terpimpin berupaya keras agar jangan sampai PKI menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia.