Skenario Islah, ”Inkracht” atau ”Bubrah”

J Kristiadi

Pilkada serentak pada Desember 2015 yang akan memilih lebih dari 250 kepala daerah diperkirakan menghabiskan uang rakyat hampir menyentuh Rp 7 triliun. Ironinya, perhelatan politik masif tersebut tanpa greget wacana yang menyentuh kepentingan publik. Isu-isu politik didominasi oleh pertarungan internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan memperebutkan kepengurusan. Perdebatan berkepanjangan dan saling siasat mewacanakan beberapa pilihan untuk mengatasi kemelut kedua parpol itu, antara lain revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, penerbitan perppu, arbitrase, menitipkan kader partai pada sekutunya, islah dan inkracht. Pilihan dua opsi terakhir itu beberapa minggu ini banyak dibicarakan.

Pilihan antara inkracht dan islah sama baiknya. Namun, kualitas hasil tidak ditentukan oleh mekanisme teknikal, tetapi tergantung pada sutradara yang mengendalikan tokoh-tokoh kedua parpol tersebut. Setidak-tidaknya terdapat tiga sutradara yang dapat terlibat dalam proses mengatasi konflik PG dan PPP. Mereka itu adalah ”kapital”, ”interes”, dan ”suara rakyat”. Ketiga sutradara tersebut dapat mempunyai skenario sendiri-sendiri, tetapi dapat pula berkolaborasi dan bersinergi satu sama lain.

Siaga Satu, Banjir Janji Politik!

J Kristiadi

BANJIR bandang yang melanda beberapa wilayah Indonesia mulai surut. Musibah tersebut menyisakan derita dan nestapa bagi yang terkena serta memberikan pekerjaan rumah bagi penyelenggara negara agar mereka lebih serius menanggulangi petaka tersebut.

Namun, surutnya air belum akan segera membebaskan masyarakat dari ancaman banjir. Bencana yang mengintip publik dan tidak kalah dahsyatnya adalah banjir janji politik siklus lima tahunan. Lonceng bahaya tersebut akan bergema saat dimulainya pelaksanaan kampanye pemilihan umum legislatif (pileg) melalui rapat umum serta iklan media massa cetak dan elektronik yang akan dimulai 16 Maret sampai 5 April 2014.

Kegalauan Politik Perburuan Kekuasaan

J Kristiadi 

Berita utama harian Kompas, Senin (23/9), yang berjudul ”Peran Negara Makin Tak Terasa”, tampaknya terlalu sopan. Dalam bahasa yang lebih lugas, mungkin lebih tepat dikatakan negara ini sudah lumpuh karena silang sengkarut kebijakan yang tidak dilandasi niat politik yang berkiblat kepada kepentingan rakyat.

Negara dewasa ini bahkan dapat dikatakan vakum, mengalami kekosongan pemerintahan. Banyak ilustrasi mengenai absennya negara. Contoh yang paling hangat adalah perseteruan di lingkungan pemerintahan mengenai kebijakan yang secara diametral bertentangan: kebijakan mobil murah yang hanya akan dinikmati oleh kelas menengah versus transportasi umum nyaman yang telah lama didambakan rakyat kebanyakan.

Peristiwa politik lainnya masih banyak lagi yang dapat disebutkan. Misalnya, kelahiran Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang membuat berang dan cemas beberapa kader Partai Demokrat. Organisasi bayi ini diantisipasi, dalam jagat pakeliran, sebagai Jabang Tutuka (nama kecil Gatotkaca) yang pada usia balita berhasil membunuh Patih Sekipu, raksasa sebesar gunung anakan, yang ingin merebut kerajaan para dewa.