Junaidi Albab Setiawan
Undang-Undang Migas yang lengkap dan komprehensif menjadi kebutuhan sangat mendesak saat ini. UU Migas No 22/2001 tak lagi mampu menjawab kebutuhan bangsa saat ini. Sebab, secara konseptual, UU No 22/2001 dianggap menyimpang dari konstitusi dan secara operasional tidak lagi mampu mengarahkan pemanfaatan migas bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus melindungi kepentingan investor.
Pada 2015, rancangan perubahan UU Migas 2001 masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Semangatnya mengembalikan UU Migas yang sejalan dengan filosofi dan konstitusi bangsa Indonesia. Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, pada seminar nasional "Migas untuk Kemandirian Energi" di Gedung Kompleks Parlemen (27/2/2013) mengusulkan UU Migas khas Indonesia sebagai UU Migas "Merah Putih".
