Memfilmkan Soekarno

Asvi Warman Adam

Film Soekarno yang dibuat Ram Punjabi dan disutradarai Hanung Bramantyo menuai protes dari Rachmawati Soekarnoputri.

Tulisan ini tidak menyoal pertengkaran itu, tetapi mengungkap beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat film tentang tokoh sejarah. Tentu saja lebih mudah jika film itu merupakan narasi beberapa penutur tentang seorang tokoh; bisa saja wacana itu berbeda bahkan bertentangan, terserah kepada pemirsa menyimpulkannya.

Pilihan berikutnya adalah menyelipkan tokoh fiktif dalam kelompok tokoh sejarah yang utama. Tokoh fiktif, misalnya, sepasang muda-mudi yang menjalin hubungan asmara dan berakhir dengan tragis, seperti dalam film Sang Kiai, pemuda yang pergi berjuang dan menemui ajal, sementara perempuan yang dikasihinya telah hamil. Ini menjadi semacam bumbu penyedap dalam film tersebut agar alur cerita tidak kering.

Lebih sulit kalau sang tokoh sejarah itu yang langsung bertindak dan bertutur. Kegiatan tokoh sekaliber Soekarno telah banyak dikisahkan dalam sejumlah buku dan arsip. Jika semua buku dijadikan rujukan, tentu pembuat film perlu menyadari bahwa semua buku itu tidak sama kualitas dan validitasnya.

Disadari bahwa tidak cukup sebuah film untuk menggambarkan perjuangan Soekarno sedari muda, kemudian menjadi proklamator dan berkuasa selama dua dekade. Film yang disutradarai Hanung dengan pemeran sentral Ario Bayu dan Maudy Koesnaedi dimulai sejak penangkapan Soekarno tahun 1929 sampai proklamasi, 17 Agustus 1945. Film lain, yang didanai Dirjen Kebudayaan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, mengambil periode saat Soekarno di Ende (1934-1938), dengan pemeran utama Baim Wong dan Ria Irawan. Yayasan Bung Karno yang dipimpin Guruh Soekarnoputra juga akan membuat film tentang tahun-tahun kemenangan Bung Karno, 1958-1963 (pada periode ini terjadi Dekrit Presiden, 5 Juli 1959; pembebasan Irian Barat; Asian Games, dan Ganefo). Sukmawati berencana membuat film Soekarno dengan sutradara dari AS atau Tiongkok. Rachmawati ingin memfokuskan pembuatan film tentang hari-hari terakhir Bung Karno (1965-1970).

Harus dicermati

Buku Cindy Adams merupakan salah satu rujukan dari kehidupan Bung Karno. Namun, buku yang dibuat tahun 1965 itu perlu dicermati saksama. Tidak sempat dikoreksi oleh Bung Karno karena situasi kritis menjelang 1 Oktober 1965, buku itu terbit juga tanpa diperiksa lebih dulu oleh orang-orang dekat Soekarno yang ikut mengalami peristiwa pada zaman yang sama.

Tak mengherankan jika Syafii Maarif menuding Bung Karno merendahkan Hatta dan Sjahrir karena terdapat dua alinea dalam buku Penyambung Lidah Rakyat itu yang bernada demikian. Saya meminta kepada Syamsu Hadi dari Yayasan Bung Karno untuk mengecek dan menerjemahkan ulang. Ternyata dua alinea yang melecehkan itu tidak ada dalam karya asli berbahasa Inggris. Jadi, siapa yang menambahkan dalam edisi bahasa Indonesia?

April 1968, Gatot Mangkupraja menulis di jurnal Indonesia terbitan Cornell AS, menanggapi buku Cindy Adams tersebut. Pertama, tak benar bahwa PNI yang didirikan Soekarno dan kawan-kawan di Bandung tahun 1927 itu memiliki anggota dan mengadakan rapat di lokasi pelacuran yang berpenghuni sekitar 670 orang itu. Menurut Gatot, hanya ada satu-dua pelacur yang sudah bertobat dan menikah dengan aktivis PNI. PNI juga melakukan seleksi kepada calon anggota agar citranya tetap terjaga. Jelas salah kalau PNI disebutkan berdiri tahun 1921.

Percintaan antara Soekarno dan gadis Belanda, Nona Mien Hessels, dipertanyakan oleh Mangkupraja. Mungkin saja Soekarno menaksir gadis bule tersebut, tapi tidak sampai melamar kepada orangtuanya dan dipermalukan sebagai inlander. Saya kira adegan ini jika dimuat bisa digambarkan sutradara sebagai impian Bung Karno. Jadi pemuda Soekarno bermimpi melamar cewek itu dan—masih dalam mimpi—ditolak mentah-mentah oleh orangtua di gadis.

Soekarno mengatakan bahwa tahun 1922 ia bertemu seorang petani yang bernama Marhaen. Menurut Gatot Mangkupraja, baru tahun 1928—setahun setelah PNI didirikan—wacana itu mulai muncul sebagai pengganti istilah Kromo. Ketika Bung Karno dibuang ke Ende, ia memang merenung atau melakukan semadi, tetapi jelas waktu itu tidak pernah disebutkan secara nyata bahwa di bawah sebatang pohon Soekarno memikirkan dasar negara.

Semasa penjajahan Jepang, menurut Gatot, tidak benar ada perjanjian secara eksplisit antara Soekarno-Hatta dan Sjahrir mengenai pembagian wilayah tugas mereka: satu di dalam (bekerja sama dengan Jepang) dan satu lagi di luar (melakukan gerakan tanah secara terbatas). Jadi, mungkin saja kelak di kemudian hari hal tersebut terlihat seperti itu, tetapi tanpa skenario.

Film Soekarno yang dibuat oleh Multivision sudah selesai shooting dengan durasi 9 jam tayang dan tinggal disunting menjadi sekitar dua jam tayang. Produser dan sutradara perlu berkonsultasi dengan sejarawan profesional untuk mendiskusikan penyuntingannya jika menginginkan keakuratan fakta sejarah film ini dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, foto, rekaman suara, dan film-film dokumenter periode terkait di Arsip Nasional perlu diperhatikan agar bahasa tubuh sang tokoh lebih meyakinkan.

Asvi Warman Adam, Sejarawan di LIPI