Sebagai program 100 hari pertama, pemerintah menetapkan 15 program pilihan sebagai program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II.
Tampaknya kali ini pemerintah mencoba realistis untuk tidak terlalu muluk-muluk; program kerja 100 hari pertama, khususnya di bidang ekonomi, lebih banyak diisi dengan penyusunan rencana induk dan cetak biru program-program pembangunan yang bakal dijalankan pemerintah pada 2009-2014.
Meminjam istilah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 53 rencana aksi pada 100 hari pertama lebih ditujukan untuk menjebol berbagai sumbatan yang ada di bidang ekonomi.
Bagaimana program itu dijalankan, akan menjadi indikator dan barometer awal kinerja kabinet. Namun, jika dicermati, sebagian besar dari program tersebut rasanya juga bukan barang baru dan terkait masalah-masalah lama yang hingga sekarang belum sepenuhnya mendapatkan jalan keluar atau mengalami kemajuan berarti.
Di bidang ekonomi, kecuali revitalisasi industri pertahanan, kedelapan program prioritas lain yang meliputi kelistrikan; produksi dan ketahanan pangan; revitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula; pembenahan tata ruang dan fungsi lahan; pembenahan infrastruktur; pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan kredit usaha rakyat; pembiayaan dan investasi; serta penguatan sinergi pusat-daerah; semuanya ada dalam daftar inventarisasi masalah lama.
Demikian pula program lain, seperti penanggulangan terorisme, agenda perubahan iklim dan lingkungan, reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, dan kesiagaan penanggulangan bencana. Tantangan di bidang politik, sosial, dan keamanan tak kalah beratnya. Di bidang politik dan hukum, kasus Komisi Pemberantasan Korupsi versus kepolisian dan kejaksaan, serta masalah Bank Century, menjadi batu ujian pertama dari komitmen pemerintah untuk membasmi mafia hukum di Indonesia.
Melihat begitu kompleksnya persoalan dan menilik capaian pemerintah untuk mengurai persoalan dimaksud selama masa kabinet sebelumnya, mungkin kita tidak bisa berharap terlalu banyak akan adanya perubahan atau terobosan besar dalam 100 hari. Lebih-lebih dengan sebagian besar menteri adalah pejabat baru sehingga mungkin diperlukan apa yang disebut periode belajar dan pengenalan medan.
Bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, yang lebih penting dalam 100 hari pertama mungkin adalah sinyal solid bahwa kabinet sekarang ini akan bisa bekerja efektif dan serius dalam menjalankan program-program prioritas dan mengurai benang kusut yang ada.
Di sinilah dituntut profesionalisme dan kreativitas kebijakan dari segenap menteri kabinet dan jajarannya, terutama di tengah kondisi global dan juga dalam negeri yang kurang kondusif saat ini. Selamat bekerja.
Tampaknya kali ini pemerintah mencoba realistis untuk tidak terlalu muluk-muluk; program kerja 100 hari pertama, khususnya di bidang ekonomi, lebih banyak diisi dengan penyusunan rencana induk dan cetak biru program-program pembangunan yang bakal dijalankan pemerintah pada 2009-2014.
Meminjam istilah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 53 rencana aksi pada 100 hari pertama lebih ditujukan untuk menjebol berbagai sumbatan yang ada di bidang ekonomi.
Bagaimana program itu dijalankan, akan menjadi indikator dan barometer awal kinerja kabinet. Namun, jika dicermati, sebagian besar dari program tersebut rasanya juga bukan barang baru dan terkait masalah-masalah lama yang hingga sekarang belum sepenuhnya mendapatkan jalan keluar atau mengalami kemajuan berarti.
Di bidang ekonomi, kecuali revitalisasi industri pertahanan, kedelapan program prioritas lain yang meliputi kelistrikan; produksi dan ketahanan pangan; revitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula; pembenahan tata ruang dan fungsi lahan; pembenahan infrastruktur; pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan kredit usaha rakyat; pembiayaan dan investasi; serta penguatan sinergi pusat-daerah; semuanya ada dalam daftar inventarisasi masalah lama.
Demikian pula program lain, seperti penanggulangan terorisme, agenda perubahan iklim dan lingkungan, reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, dan kesiagaan penanggulangan bencana. Tantangan di bidang politik, sosial, dan keamanan tak kalah beratnya. Di bidang politik dan hukum, kasus Komisi Pemberantasan Korupsi versus kepolisian dan kejaksaan, serta masalah Bank Century, menjadi batu ujian pertama dari komitmen pemerintah untuk membasmi mafia hukum di Indonesia.
Melihat begitu kompleksnya persoalan dan menilik capaian pemerintah untuk mengurai persoalan dimaksud selama masa kabinet sebelumnya, mungkin kita tidak bisa berharap terlalu banyak akan adanya perubahan atau terobosan besar dalam 100 hari. Lebih-lebih dengan sebagian besar menteri adalah pejabat baru sehingga mungkin diperlukan apa yang disebut periode belajar dan pengenalan medan.
Bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, yang lebih penting dalam 100 hari pertama mungkin adalah sinyal solid bahwa kabinet sekarang ini akan bisa bekerja efektif dan serius dalam menjalankan program-program prioritas dan mengurai benang kusut yang ada.
Di sinilah dituntut profesionalisme dan kreativitas kebijakan dari segenap menteri kabinet dan jajarannya, terutama di tengah kondisi global dan juga dalam negeri yang kurang kondusif saat ini. Selamat bekerja.
TAJUK RENCANA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar