Kebijakan demi Kualitas Pertumbuhan

A Prasetyantoko

BARU-baru ini, Jim O’Neill, mantan ekonom dan petinggi Goldman Sachs, datang ke Jakarta dan kembali mengeluarkan ramalan tentang masa depan Indonesia melalui konsep MINT (Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki). Keempat negara ini dianggap akan menggantikan posisi Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC). O’Neill pula yang pertama kali pada 2001 memopulerkan istilah BRIC.

Setelah berhasil menggagas konsep BRIC, O’Neill sebenarnya juga mengeluarkan konsep N-11 atau kelompok 11 negara yang prospektif (the next 11 countries) dan kemudian konsep MIKT (Meksiko, Indonesia, Korea, dan Turki). Kedua konsep ini tak begitu banyak mendapat tanggapan publik. Sekarang ia kembali mengeluarkan singkatan MINT. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan catatan mampu mengatasi persoalan infrastruktur dan daya saing ekonomi di luar sektor komoditas. Tak ada hal yang baru dan kita semua sudah paham dengan masalah itu.

Lagi pula, proyeksi semacam ini terasa kehilangan relevansi jika dilihat dalam konteks terkini. Sepanjang 2013, nilai tukar rupiah terdepresiasi hampir 26 persen, sementara kinerja pasar modal (IHSG) pada akhir tahun dibandingkan dengan level tertingginya terkoreksi lebih dari 18 persen. Kita termasuk negara yang mata uangnya paling rapuh, sementara kinerja sektor keuangannya termasuk paling buruk. Mungkin gejolak pasar keuangan tak bisa menjadi indikator dari kehidupan riil masyarakat. Namun, beberapa indikator lain juga menunjukkan memburuknya situasi. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun ini menunjukkan jumlah orang miskin September 2013 bertambah 0,48 juta orang dibandingkan dengan Maret 2013, menjadi 28,55 juta orang. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 11,47 persen dari total penduduk.

Bukan itu saja, tingkat kedalaman kemiskinan serta indeks keparahannya juga meningkat. Bagaimana kita melihat kaitan proyeksi perekonomian yang begitu prospektif dengan realitas meningkatnya gejolak pasar keuangan dan makin akutnya masalah kemiskinan. Terkait gejolak di pasar keuangan, sejumlah instrumen stabilisasi jangka pendek sudah dikeluarkan dan sudah mulai bekerja. Bagaimana dengan masalah kemiskinan? Sering kali, kebijakan mengatasi persoalan ini berhenti pada hal yang artifisial jangka pendek.

Salah satu penyebab peningkatan jumlah orang miskin tahun lalu adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Juni tahun lalu, selain melonjaknya harga beberapa komoditas pangan hingga akhir tahun. Kenaikan harga BBM sebesar lebih dari 33 persen diikuti dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Persis setelah pengumuman kenaikan harga BBM, gubernur bank sentral Amerika Serikat mengumumkan rencana pengurangan stimulus (tapering off). Setelah itu, dinamika perekonomian kita terasa begitu menantang, hingga hari ini.

Setelah kenaikan harga BBM, inflasi Juli melonjak sebesar 3,29 persen sehingga ekspektasi inflasi tahunan juga meningkat. Pada saat itu, inflasi tahunan diperkirakan akan mencapai 9 persen-9,8 persen. Tentu saja situasi ini memengaruhi persepsi investor. Masih ditambah dengan data defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, minat investor untuk bertahan di pasar domestik menipis. Kini, sentimen di dalam negeri membaik karena realisasi inflasi tahunan pada Desember hanya 8,38 persen, sementara neraca perdagangan juga mulai membaik.

Konteks tersebut perlu dipahami agar kita tak lagi salah (terlambat) mengambil kebijakan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, satu-satunya cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah meningkatkan pertumbuhan. Sayangnya, tahun ini kita justru terpaksa harus memangkas angka pertumbuhan demi mengatasi persoalan defisit perdagangan dan transaksi berjalan. Masalah lainnya, kualitas pertumbuhan itu sendiri juga semakin menurun. Artinya, kemampuan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan semakin turun. Apa penyebabnya?

Salah satu ilmuwan paling terkemuka dalam riset kemiskinan ialah Francois Bourguignon, dari Paris School of Economics yang pernah menjadi wakil presiden Bank Dunia. Argumennya sangat jelas: korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan semakin menurun seiring meningkatnya ketimpangan. Situasi ini persis yang kita alami sekarang. Pelambatan ekonomi, kenaikan jumlah kemiskinan terjadi bersamaan dengan naiknya ketimpangan. Dengan demikian, cukup kuat untuk mengatakan kualitas pertumbuhan kita makin memburuk.

Fakta ini kembali menguatkan risiko perekonomian kita masuk dalam perangkap negara berpenghasilan menengah (middle-income trap). Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu publikasi Bank Pembangungan Asia, ada beberapa negara di kawasan Asia yang sebenarnya sangat prospektif, tetapi memiliki risiko masuk dalam perangkap tersebut. Indonesia adalah salah satunya.

Soal kualitas pertumbuhan ini harus menjadi fokus dari pemerintah ke depan. Pemerintah tidak hanya bekerja keras dalam hal stabilisasi ekonomi, tetapi juga mendorong intermediasi. Menurut pengalaman, berbagai paket kebijakan bagus biasanya dikeluarkan pada saat situasi buruk. Namun, ketika situasi membaik, justru tak banyak dilakukan sesuatu untuk mendorong intermediasi serta memperbaiki sisi pasokan dalam ekonomi. Kita harus mampu menjadikan momentum Pemilihan Umum 2014 ini sebagai transformasi untuk menjadikan bangsa ini lebih punya pijakan dalam menatap masa depan.

A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta