Krisis Guru

Pemimpin yang Melahirkan Pemimpin

Zen Rachmat Sugito

Tiap berpikir ihwal kualifikasi seorang guru, kita sebenarnya sedang berharap seperti itulah kualifikasi minimal yang semestinya dimiliki seorang pemimpin: punya standar kognisi (intelektual) dan afeksi (perilaku dan sikap) di atas rata-rata.

Guru secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, gur-u’, yang berarti mulia, bermutu, memiliki kehebatan, dan orang yang sangat dihormati karena kewaskitaannya. Dalam khazanah Jawa Kuno, dikenal sejumlah istilah yang menempel pada kata ’guru’: guru desa (kamitua desa yang mumpuni dalam dunia spiritual), guru hyan (guru rohani), guru loka (pejabat agama di istana), dan guru pitara (mendiang nenek moyang yang patut dimuliakan karena kewaskitaannya).

Kata ’gur-u’ kemudian bertemu dengan kata ’as’, sebuah kata yang dalam bahasa Sanskerta berarti mengajar. Saat itulah kata guru juga bermakna ’mengajar’. Itu juga dengan prasyarat: guru tetap harus memiliki sikap mulia seperti yang dibebankan oleh kata ’gur-u’.

Seorang pengajar bisa disebut baik jika murid-muridnya berhasil mendapat nilai bagus di kelas. Namun, seorang guru yang baik selalu dituntut mampu melahirkan manusia-manusia yang baik, bukan sekadar murid yang pintar. Guru dituntut tak hanya mampu "menggarap" kognisi (rasio-logika), tetapi juga afeksi (rasa, cipta, karsa, dan sikap).

Oleh karena itu, dalam sejarah kesadaran kita atau dalam ekspektasi kita, guru mesti memiliki kualifikasi yang melampaui sekadar penguasaan pelajaran (kognisi), tetapi juga memenuhi prasyarat jika seseorang ingin jadi pemimpin yang baik. Ia harus mampu mengajarkan bagaimana jadi manusia yang baik, mampu memberi teladan bahwa, misalnya, korupsi itu sama saja dengan mencuri lewat contoh langsung dalam laku keseharian hidupnya yang sudah sempit dan serba terbatas. Kualitas itulah yang kita rindukan dari mereka yang diberkahi sebutan pemimpin.

Tak ada yang lebih pas untuk merumuskan peran macam itu selain istilah ’guru’, bukan ’teacher’ atau ’lecture’. Itu sebabnya, ’guru’ kerap dipanjangkan sebagai "digugu dan ditiru". Jadi, tidak mengherankan jika peribahasa "guru kencing berdiri, murid kencing berlari" hanya ada di negeri atau di tempat di mana ’guru’ tak hanya dimengerti semata sebagai ’teacher’.

Itu pula kiranya yang menyebabkan di sini guru (pernah) diposisikan sebagai "manusia suci", semacam resi, yang selain pintar, tetapi punya laku tulus nan asketis. Saya kira inilah yang jadi sebab kenapa kita seperti kurang serius memikirkan kesejahteraan para guru, karena memang (pernah) tertanam kesadaran bahwa seorang guru itu hidup sederhana dan tulus (bandingkan risiko jadi guru dengan risiko jadi pemimpin seperti pernah dinyatakan Agoes Salim: "Memimpin adalah juga menderita").

Di sini muncul dilema. Kita sepakat, sudah sepantasnya guru punya penghidupan dan penghasilan gaji yang baik. Namun, jika guru sudah punya kehidupan yang layak, taruhlah laiknya pegawai bank, kita khawatir banyak orang ingin jadi guru karena semata tergiur penghasilannya yang memadai, bukan karena panggilan hati menjadi pendidik. Kita khawatir guru dimengerti hanya sebagai profesi, yang tak ada bedanya dengan profesi sekretaris atau arsitek, misalnya.

Sejarah sebagai guru

Kita hanya perlu membaca kembali sejarah Indonesia untuk mengetahui bagaimana peran sosial dan historis para guru dalam proyek besar mencapai kemerdekaan. Para guru di masa pergerakan, terutama mereka yang mengajar di sekolah partikelir, punya peran signifikan.

Banyak cerita yang bisa kita dengar ihwal peran guru-guru sekolah partikelir itu. Dari beberapa tulisan Pramoedya, misalnya, seperti dalam novelet Bukan Pasar Malam dan kumpulan cerpen Cerita dari Blora, kita tahu bagaimana aktivitas ayahnya di Sekolah Dasar Boedi Oetomo tidak hanya dalam mengajar murid-muridnya, tetapi juga dalam organisasi pergerakan.

Pemerintah kolonial akhirnya menyadari watak subversif sekolah partikelir. Pada September 1932, dilansir Wilden Scholen Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar) yang melarang beroperasinya sekolah-sekolah yang didirikan tanpa izin.

Apa yang dilakukan ayah Pram bukan kasus unik. Jika membaca riwayat hidup para pemimpin di masa awal lahirnya Indonesia, kita akan menyadari betapa banyak di antara mereka yang ternyata guru, setidaknya pernah menjadi guru.

Soekarno, semasa ditahan di Bengkulu, mengajari anak-anak di sana sejumlah mata pelajaran; mulai dari berhitung, bahasa Belanda, hingga sejarah. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir secara intensif dan teratur jadi guru anak-anak di lingkungan rumah tahanan mereka. Keduanya tak hanya memberi pelajaran formal, tetapi juga nonformal, seperti pendidikan politik diam-diam, di antaranya dengan mengecat perahu dengan warna merah-putih dan diajari lagu-lagu perjuangan.

Dari kelompok "kiri", Semaoen, Alimin, hingga Tan Malaka juga punya pengalaman sebagai guru. Tan Malaka bahkan pernah menjadi kepala sekolah di sebuah kawasan perkebunan di Sumatera Timur dan menjadi guru hampir di semua tempat pelariannya di luar negeri.

Momen sebagai guru itu bahkan menjadi metanoia, semacam pencerahan yang tuntas, bagi Tan Malaka. Selama mengajar di perkebunan kolonial, Tan Malaka menyaksikan bagaimana orang-orang pribumi yang bekerja di perkebunan itu sungguh-sungguh diperlakukan tak selayaknya manusia. Pemahaman sosial itu menyebabkan Tan Malaka menceburkan diri ke dunia pergerakan dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan lantas ditugaskan mengelola sekolah partai yang lantas masyhur sebagai "Sekolah Tan Malaka".

Dari militer, Soedirman dan Nasution juga punya pengalaman sama. Jenderal Soedirman selama lebih kurang 5 tahun menjadi kepala sekolah di sebuah SD Muhammadiyah di Cilacap, sebelum bergabung dengan Peta. Nasution pun menjadi guru di Bengkulu (1938) dan di Palembang (1939-1950), sebelum jadi tentara KNIL.

Krisis guru

Daftar pemimpin Indonesia yang menjadi guru bisa sangat panjang jika satu per satu disebutkan di sini. Sebutlah seperti Ki Hadjar Dewantara, Djuanda, atau Ratulangie (Daniel Dhakidae pernah menulis dengan memikat kualitas guru dalam diri Ratulangie). Dengan intelegensi (kognisi) di atas rata-rata dan sikap hidup (afeksi) yang tulus mengabdi pada cita-cita kemerdekaan (yang sering dipantik oleh pengalaman sosial seperti Tan Malaka), tak mengherankan jika tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka dengan mudah bertukar tempat dari seorang guru kemudian jadi pemimpin massa.

Jika dalam ruangan mereka mengajar mata pelajaran berhitung, membaca, dan menulis, di lapangan, pergerakan mereka mendidik kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Dan, murid para guru yang telah bersalin menjadi pemimpin itu ada di seantero penduduk Hindia Belanda, dengan ruang kelas sepanjang Sabang-Merauke.

Dengan struktur kesadaran macam itu, tak heran jika di Indonesia istilah the founding fathers dengan mudah dipertukarkan begitu saja dengan istilah "guru bangsa". Jangan heran juga jika George Washington atau Thomas Jefferson di Amerika hanya disebut sebagai the founding fathers dan tak pernah disebut "guru bangsa". Karena istilah guru bangsa, sepengetahuan saya, tak tercetak dalam struktur kesadaran bangsa Amerika.

Dengan kualifikasi guru seperti yang sudah saya paparkan, setiap guru yang baik sebenarnya adalah bidan yang bisa melahirkan pemimpin yang baik. Dengan alur pikir macam ini, kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan: jika sekarang kita mengalami krisis kepemimpinan, mungkinkah ini menandakan kita sedang mengalami krisis guru yang baik? Ataukah sedang terjadi transformasi dalam kesadaran kita ihwal arti dan posisi guru menjadi tak lebih sebagai pengajar?

Zen Rachmat Sugito, Editor Jurnal "Nagara Weekly", Menetap di Jakarta.